Redaksi kabaroposisi.net, – Menjadi miris jika mendengar keluhan dari pengelola rumah sakit baik swasta maupun rumah sakit pemerintah, terkait tunggakan pembayaran dari BPJS.
Namun disayangkan solusi dari pemerintah berencana menaikan iuran BPJS dari segala fase, tanpa memikirkan ratio perikononiam dan perdaban rakyat miskin, maupun verifikasi ulang warga kurang mampu.
Ketika Wartawan kabaroposisi.net menemui salah satu rumah sakit swasta di kota Kediri membenarkan kalau BPJS banyak tanggungan di rumah sakitnya.
” sangat dilema sekali mas, banyak pasien hampir 95% memakai fasilitas BPJS ber aneka Fase”, ujar management Rumah Sakit.
Sebuah trouble management BPJS jika sampai menunggak, banyak ketimpangan yang kurang seimbang dengan pelayanan rumah sakit yang selama ini sudah maksimal dengan dasar standarisasi UU Kesehatan.
Pengelola rumah sakit berharap dengan Mentri Kesehatan yang baru, agar bisanya melakukan pembenahan sistem BPJS terutama pada Rumah sakit swasta.
Apalagi terendus naiknya iuran BPJS, yang dirasa memberatkan masyarakat kalangan kurang beruntung, dengan fasilitas BPJS Mandiri. Beli kebutuhan hidup berat ditambah dengan iuran yang wajib dari BPJS. (pra)
Input output rumah sakit terimbas pembiayaan operasional rumah sakit, menjadikan PR khusus management untuk mencari dana talangan dari pihak ketiga. Dan tentunya dana talangan ada bunga juga menjadi beban rumah sakit. Semakin molor BPJS semakin mencekik tekanan hutang Rumah sakit. (Pra)
