Ingin Naikkan Produksi Pertanian, Usul Perda Tentang Pertanian Gagal Karena Dicurigai

KABAROPOSISI.NET.|BANYUWANGI – Bertempat di Rumah Makan MILA Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, Selasa 15/09/2020. Berlangsung pertemuan para Kelompok Tani, Ketua HIPPA se Kecamatan Muncar, Poktan dan HIPPA Kecamatan Cluring dengan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, SH.

Diketahui bahwa Michael Edy Hariyanto, SH selain selaku Ketua KTNA juga selaku Ketua DPC Partai Demokrat dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Fraksi Demokrat. Turut hadir bersama Michael diantaranya Julisetyo PR (Sek. DPC Partai Demokrat), Ricco Antarbudaya (Anggota Fraksi Demokrat).

Acara yang berlangsung sekira pukul 09:00 Wib dipandu langsung oleh Sekertaris KTNA Kabupaten Banyuwangi yaitu Ali Mukhsin. Dalam mukaddimahnya Ali Mukhsin menyampaikan bahwa pertemuan digagas dalam rangkan merespon keluhan petani terkait pengairan dan kelangkaan pupuk subsidi. Pada kesempatan tersebut Ali Mukhlis memberikan ruang kepada para hadirin untuk menyampaikan aspirasinya kepada Ketua KTNA yang kebetulan adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Sebagai bentuk klarifikasi disampaikan bahwa kehadirannya bukan sebagai Ketua Tim Sukses Cabup Cawabup Yusuf Riza. Kehadirannya dalam rangka sosialisasi dan pingin serap aspirasi petani. Karena memang ada masalah besar dan penting yang harus dibahas yaitu masalah pupuk. Sedikit berkisah Michael ceritakan bahwa dirinya dulu adalah petani sebelum jadi pengusaha dan anggota DPR. Yang kemudian dipercaya untuk menjadi Ketua KTNA di Kabupaten Banyuwangi.

Menurutnya bahwa mayoritas di Banyuawangi penduduknya 70 persen hidupnya adalah dari bertani. Kalau Pemerintah mau fokus memikirkan petani dan pertanian di Banyuwangi maka hidup masyarakat akan bisa sejahtera. Oleh karenanya,  ingin memperjuangkan pertanian Michael mengaku mau jadi Ketua KTNA.

Demi meningkatkan hasil produksi pertanian di Banyuwangi Michael mengaku 10 tahun yang lalu pernah mengajukan Perda tentang pertanian. Namun selalu gagal karena dicurigai bahwa Perda yang diusulkan dianggap kepentingan pribadi Michael sebagai Ketua DPC Partai Demokrat.

“Itulah kadang-kadang di Partai Politik tidak memikirkan kebaikan rakyat, tapi untuk kebaikan kelompoknya yang diutamakan. Yang tidak sesuai dengan kelompoknya dan dianggap merugikan ya dihabisin”, cetusnya.

Setelah jadi DPR pun Perda tentang Pertanian termasuk tentang penggunaan pupuk organik diusulkan lagi. Ternyata sama, gagal tidak direspon bahkan dikroyok habis-habisan, dikira hanya untuk kepentingan Michael dan Partai Demokrat. Padahal sudah dijelaskan bahwa Perda tersebut untuk kepentingan peningkatan pertanian di Banyuwngi. Tak hanya itu Michael karena dicurigai agar laku pupuk organiknya. Terpaksa harus menutup pabrik pupuk organik miliknya yang bernilai milyaran supaya tidak dicurigainya.

Lanjut Michael mengatakan bahwa minside petani harus berubah tidak hanya menyoal masalah naik turunnya harga padi. Tapi bagaimana bisa meningkatkan produksi pertanian, karena percuma harga mahal tapi produksi padinya tidak maksimal.  Michael sampaikan solusinya adalah penggunaan pupuk organik agar produksi meningkat. Petani di Banyuwangi per 1 hektarnya hanya menghasilkan sebanyak 4 ton. Dicontohkan bahwa di Vietnam dan China per 1 hektar produksinya bisa tembus 12 ton, di Bali sudah bisa tembus 8 sampai 10 ton hanya dengan menggunakan pupuk organik. Kenapa di Banyuwangi tidak bisa, karena petani di Banyuwangi tidak memperhatikan kondisi tanahnya hanya senang menanam saja.

Michael menegaskan dihadapan hadirin, siapapun akan jadi Bupati Banyuwangi ke depan harus punya program yang bisa membantu petani. Salah satunya adalah program pemberian pupuk organik secara gratis kepada petani. Petani di Banyuwangi tidak bisa meningkat hasil pertaniannya kalau tidak ada program penggunaan pupuk organik. Tanah pertanian yang ada di Banyuwangi sudah tidak mampu lagi produksi dengan baik karane kandungan organiknya kurang.

Masalah pupuk menurut Michael adalah rawan bagi petani karena petani tidak tahu. Karena subsidi pupuk oleh Pemerintah dipotong 51 %, Jawa Timur dipotong 51 %, ini kalau tidak diatasi akan rawan. Bahkan karena itu Michael mengaku kontak kepada Gubernur Khofifah masalah pupuk tersebut. Minta tolong agar pupuk di Banyuwangi ditambahi subsidinya supaya petani Banyuwangi tidak hancur. Langkah Michael berikut koordinasi dengan Ketua DPR akhirnya bersurat ke Provinsi sampai ke Kementerian dapat bantuan hanya 8 ribu. Kebutuhan pupuk subsidi di Banyuwangi sebanyak 66 ribu ton hanya diberi 30 ribu ton ditambah 8 ribu ton akhirnya dapat 38 ribu ton.

Setelahnya, acara diteruskan dengan dialog dan tanya jawab. Hadirin yang berkesempatan menyampaikan semua keluhan-keluhan dan aspirasinya kepada Michael baik selaku Ketua KTNA maupun selaku Wakil Ketua DPRD Banyuwangi. (r35)