Askab Berembug Bahas Rencana Tagih Janji Kepada Pemerintah Daerah Banyuwangi

Kabaroposisi.net | BANYUWANGI – Bertempat di sebuah pendopo di Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Selasa 29/6/2021. Sejumlah Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) berembug.

Sebagaimana dikutip dari penyampaian pembawa acara Nanik Kades Sumberberas agenda pertemuan tersebut. Dalam rangka membahas bagaimana solusi untuk menagih janji Pemerintah Daerah Banyuwangi diantaranya disebutkan soal Sepeda Dinas, Hibah Pavingisasi, dan Penambahan Alokasi Dana Desa (ADD).

Anton Sujarwo, SE Ketua Askab dalam penyampaiannya menjelaskan beberapa hal yang melandasi dan melatarbelakangi diadakannya pertemuan sore itu. Paparnya, karena banyak sesuatu yang diharapkan dari Pemerintah Desa. Ditegaskan sekali lagi yang dimaksut harapan Pemerintah Desa bukan harapan Kepala Desa secara individu.

Yang mana harapan Pemerintah Desa tersebut menurut Anton harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Singkatnya, Anton selaku Ketua Askab meneruskan aspirasi para Kepala Desa untuk menagih janji Bupati Banyuwangi. Disebutkan diantaranya ada 3 (tiga) poin yaitu janji pengadaan Sepeda Dinas, janji hibah paving, dan janji menaikkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

Ketiga poin tersebut yang kemudian Anton gulirkan untuk dibahas bersama dalam forum Askab. Pada kesempatan tersebut Anton mengajak Kepala Desa yang ada di organisasi lain tetap bersatu guyub rukun. Dan Anton pun dengan sikap bijaksananya mendoakan para Kepala Desa yang ada di organisasi lain selain Askab,

“Kita doakan saja saudara-saudara kita, semoga apa yang diperjuangkan para saudara kita melalui organisasi lain sukses dan berhasil. Karena menurut saya apa yang mereka perjuangkan adalah untuk kepentingan kita bersama yaitu Pemerintah Desa se Kabupaten Banyuwangi juga”, doanya diamini oleh semua yang hadir.

Berikut diskusi dipandu oleh Sekertaris Askab Muhansin Kades Sidowangi Wongsorejo. Sebelum beri kesempatan kepada yang lain, Muhansin ajukan usulan kalau bisa menemui Bupati Banyuwangi melalui perwakilan saja.

“Saya usulan saja, karena pertemuan ramai gerudugan ke Pemda ke Sekda bahkan ke Bupati terkait Sepeda sudah sering. Dan hasilnya begitu saja, kalau menurut saya lebih baik Ketua dengan siapa ketemu dengan Sekda atau langsung ke Ketua DPR. Daripada pidatonya hanya kamoplase saja jadi tidak ada hasilnya”, lontarnya.

Ditegaskan oleh Muhansin bahwa agenda utamanya adalah hanya untuk minta kepastian saja, apakah tentang Sepeda Dinas, paving sudah dianggarkan atau belum.

Teguh Kades Tamansuruh dalam argumennya lebih kepada soal kejelasan informasi. Menurutnya sekali melangkah harus ada kejelasan dan pasti jawaban yang diperoleh dari Pemda.

“Menurut saya kita ke Pamda itu tidak lebih cuma berkewenangan silaturrahmi dan mengingatkan. Kalau memang lupa gak masalah tapi kalau melupakan ini yang bahaya”,

Soal Sepeda kata Teguh banyak sepeda-sepeda di kantor desa tidak jalan. Ada daftar inventaris sepeda milik desa tapi itu tidak lebih dari rongsokan. Lanjut tentang program 1000 paving per desa, dikatakannya adalah sesuatu informasi yang semakin tidak jelas karena tidak pernah disinggung lagi. Dijelaskan ketidakjelasannya oleh Teguh yang mengaku sudah pernah komunikasi dengan DPM.

“Saya pernah komunikasi dengan DPM, ternyata dana yang tersedia tidaklah mungkin 1000 kali 189 desa. Artinya ini kan tidak mungkin semua desa mendapatkan proporsi yang sama dalam waktu yang bersamaan berarti kan belum jelas juga”, jelasnya.

Soal keinginan Kepala Desa menaikkan ADD menurut Teguh akan berimplikasi pada kenaikan siltap Kepala Desa. Urainya, malu kalau bicara soal ADD dengan teman-teman Kepala Desa di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Di Jawa Timur saja di Madiun sudah 20 %, sementara di Banyuwangi masih 10% saja ngoyo. Diakhir penyamlaiannya, Kades Teguh dalam hal ini (ke Pemda) tidak hanya siap jadi duta tapi jadi tumbal pun siap.

Kades Bomo Ir. Sutikno sepakat pada usulan Sekertaris Askab, bahwa mengingat kondisi pandemi di Banyuwangi Indonesia secara umum. Menghadap ke Pemda sebaiknya melalui perwakilan saja dan langsung ke Ketua DPRD dan Wakil-Wakilnya. Karena kalau disampaikan ke Dinas terkait, jawabannya tetap sama saja tidak ada kejelaan.

“Kita preser Ketua DPR dan Wakilnya saja, karena kalau disampaikam ke Dinas terkait jawabannya sesuai dengan yang kami alami waktu Buga Desa. Gak ada manfaatnya sama sekali Bunga Desa ini, eksekusi Bupati itu gak ada. Oleh karena itu terkait masalah ini Ketua DPR, semua Wakil DPR ketiga-tiganya kita preser”, tegasnya.

Sementara Kepala Desa yang lain usulan dan pendapatnya hampir sama. Sedikit menghangat ketika ada usulan yang getol bahas isu perpecahan yang terjadi di tubuh Askab. Hingga menukik pada soal pengakuan legal dan tidak legalnya organisasi Kepala Desa di Banyuwangi. Namun ada juga yang menetralisir agar tidak terjadi profokasi dan fitnah yang bisa memicu semakin memarahnya perbedaan dan merenggangnya persaudaraan antar Kepala Desa.

Ada yang yang dengan tegas menyarankan Ketua Askab dan pengurus yang lain, untuk melakukan rekonsiliasi. Tidak menyoal ada di organisasi mana, yang penting ketika berbicara soal Pemerintah Desa tetap bersama yaitu Kepala Desa Banyuwangi. Bahkan ada yang menyemangati perjuangan tidak akan berhasil kalau Kepala Desa se Banyuwangi tidak kompak.

Sampai pada kesimpulan para Kepala Desa yang tergabung di Askab sepakat besok Rabu menghadap Pemda Banyuwangi. Dan Anton selaku Ketua Askab, menekankan bahwa yang hadir dalam pertemuan itu semua ikut. Karena kalau hanya beberapa orang saja tidak akan afdol dan kurang diperhatikan. (r35).