Kabaroposisi.net.|BANYUWANGI – Kabar Desa-Desa se Kecamatan Singojuruh mendapatkan reward atas prestasi sukses penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari Perintah Kabupaten Banyuwangi lama terdengar. Yang mana reward PBB tersebut kabarnya akan diberikan berupa infrastruktur tidak berupa uang tunai kepada Desa-Desa.
Soal reward PBB sebagaimana diurai sebelumnya sempat ramai jadi pembahasan dan pertanyaan para Kepala Desa se Kecamatan Singojuruh. Katanya reward tapi Kepala Desa diminta untuk buat proposal..?
Sementara menurut Mura’i Ahmad, SE., SH., MH dan rekan Kepala Desa yang lain dipahaminya reward adalah hadiah, tapi kenapa bersyarat. Tak hanya itu yang dikeluhakan, bangunan infrastruktur khususnya jalan yang diajukan harus jalan yang bersertifikat Kabupaten serta pengerjaannya pun bukan swakelola.
Sehingga waktu itu, ada beberapa Kepala Desa yang kurang pas dengan syarat jalan harus bersertifikat Kabupaten. Alasannya karena Pemerintah Desa masih ada infrastruktur selain jalan Kabupaten yaitu jalan-jalan desa, jalan lingkungan dusun yang prioritas perlu perbaikan. Namun demikian Pemerintah Desa se Kecamatan Singojuruh akhirnya memilih patuh dan penuhi syarat membuat proposal tersebut.
Sayangnya setelah dari sejak persayaratan dipenuhi hingga sekarang reward PBB 2022 itu tidak kunjung realisasi juga. Beberapa Kepala Desa diantaranya Kades Gambor (Syaihul), Kades Benelankidul (Habib Ali Mustofa), Kades Alasmalang (Hadi Surigo), Kades Singolatren (Apandi). Ketika dikonfirmasi apakah reward PBB 2022 sudah realisasi..?, memberilan jawaban senada, “Belum mas”. Sementara Kades Cantuk (H. Masbudi) dikonfirmasi dengan pertanyaan yang samabmemilih untuk tidak komentar.
“Saya atas nama Kades, seyogyanya reward PBB itu mohon dengan hormat terhadap kebijakan Bupati Banyuwangi, untuk programnya yang melalui fisik atau pemberdaya’an, demi untuk memacu penerimaan PBB yang signifikan ke depannya agar dikelolo lewat swakelola oleh desa. Karena ini merupakan hadiah, untuk memberi semangat desa, mohon dengn hormat agar direalisasikan lewat swakelola, dan sampai hari ini belum ada tindak lanjut dan informasinya”, ungkapnya.
Mura’i Ahmad, SE., SH., MH Kades Gumirih yang juga selaku orang penting di PAPDESI itu kepada awak media menuturkan,
“Yang menjadi beban teman-teman Kepala Desa itu, informasi bahwa kita dapat reward PBB sudah diumumkan atau disosialisasikan bersama BPD ketika rapat dengan RT/RW sebagai bentuk transparansi kita”, tuturnya.
Lebih lanjut awak media mencoba cari tahu kepada Atim Suharyono, S.Sos (Kasie PMK) Kecamatan Singojuruh Selasa 4/7/2023. Awak media awali dengan pertanyaan, “Reward PBB berupa infrastruktur apa sudah realisasi..? Kalau belum realisasi kira-kira apa kendalanya..?, dijawabnya singkat, “Blm (belum)…blm tau (belum tahu)”. Berikut awak media tanyakan apakah persayaratan proposal dari semua Desa sudah lengkap atau ada yang kurang..?, dijawabnya, “Semua desa proposal lengkap”.
Kemudian Atim Suharyono, S.Sos (Kasie PMK) Kecamatan Singojuruh menyampaikan harapannya,
“Harapan saya kegiatan infrastruktur jalan reward PBB 2022 Kabupaten (sesuai SK Bup), harus direalisasikan 2023, tidak boleh tidak. Karena itu sudah pagu indikatif khusus infrastruktur reward PBB yang nominalnya sudah ditentukan oleh Kabupaten, untuk itu kami mohon semua pihak (tanpa kecuali) ikut mengawal hal ini”, harap dan pungkasnya. (r35).
