Kabaroposisi.net.|BANYUWANGI – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo turun ke Banyuwangi dalam rangka menyerahkan 10.323 Sertifikat kepada masyarakat Banyuwangi. Hadir dalam acara tersebut para menteri Kabinet Indonesia Maju Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Pj. Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Dan unsur Forkopimda Kabupaten Banyuwangi.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atas nama Kemerterian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, menyampaiakan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir ke Banyuwangi untuk menyerahkan Sertifikat tanah secara langsung yang disebutnya hasil dari Program Redistribusi Tanah di Provinsi Jawa Timur.
“Kami semua sangat senang dan berbahagia atas kehadiran Bapak Presiden, selain karena nilai manfaat Sertifikat ini, kehadiran Bapak Presiden juga sangat dinantikan masyarakat di berbagai daerah yang kami kunjungi. Ketika mendapatkan kabar bahwa Bapak Presiden berkenan hadir ke Banyuwangi, dalam rangka menyerahkan Sertifikat tanah untuk rakyat”, mukaddimahnya.
Pada kesempatan tersebut AHY melaporkan saat menjalankan tugas di Sulawesi. Di Kendari Sulawesi Utara berhasil mengungkap kejahatan pertanahan yang dilakukan oleh mavia tanah. Di Makasar Sulawesi Selatan menyerahkan Sertifikat Wakaf untuk beberapa rumah ibadah. Sedangkan di Palu Sulawesi Tengah menyerahkan Sertifikat rakyat di lokasi rumah hunian tetap, setelah lima tahun mereka berada di hunian sementara pasca bencana likuifaksi 2018 yang lalu. Kemudian berlanjut ke Banyuwangi lakukan persiapan acara penyerahan Sertifikat oleh Presiden Joko Widodo.
Berikut AHY juga melaporkan bahwa kegiatan yang sedang berlangsung pada hari Selasa 30/4/2024 di Banyuwangi akan diserahkan sebanyak 10.323 Sertifikat. Dijelaskannya jumlah penerima Sertifikat di Banyuwangi sebanyak 8.633 KK dari 17 Desa se Kabupaten Banyuwangi. Adapun Sertifikat yang diserahkan merupakan Sertifikat Elektronik, sebagai implementasi arahan dari Presiden untuk mendorong penerapan Sertifikat tanah Elektronik secara lebih massif.
Dijelaskan pula oleh AHY, bahwa masyarakat Banyuwangi telah menguasai tanah dalam kawasan hutan secara turun-temurun sejak tahun 1938. Dan setelah 85 tahun status kawasan hutan telah dilepas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui penerbitan SK Biru pada akhir tahun 2023. Agar tanah yang dikelola masyarakat memiliki manfaat ekonomi. Dan sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Kementerian ATR BPN mensertifikatkan tanah masyarakat tersebut melalui program Redistribusi tanah yang Sertifkatnya akan diserahkan oleh Presiden secara langsung.
Lanjut AHY juga melaporkan implementasi dari 3 tugas yang Presiden Jokowi berikan saat pelantikan atas dirinya sebagai Menteri ATR BPN pada tanggal 21 Februari 2024 yang lalu.
Pertama : terkait implementasi Sertifikat tanah Elektronik secara massif, terus digalakkan setiap hari hingga saat ini telah sudha terbit 38.194 Sertifikat tanah Elektronik dan 39.648 buku tanah Elektronik. Capaian tersebut akan terus diakselarasi yang ditunjang oleh Kabupaten/Kota lengkap untuk mengimplementasikan penerbitan dokumen Elektronik. Tahun 2024 ini menargetkan 104 Kabupaten/Kota lengkap se Indonesia.
Kedua : terkait pemberian hak atas tanah dalam medukung pelaksanaan program carbon trading, saat ini sedang berproses revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 di mana terdapat 10 poin perubahan dalam revisi PP tersebut, salah satunya untuk mengakomodir pegaturan terkait penertiban hak bagi lahan dengan peruntukan jasa lingkungan. Saat ini progres revisi PP tersebut sedang dalam rapat panitia antar Kementerian dan sedang dalam tahap konsultasi publik. Diharapkan pada akhir bulan Mei 2024 sudah dapat dilakukan penetapan oleh Presiden dan diundangkan.
Ketiga : terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pada tahun 2024 ini ditargetkan 120 juta bidang tanah terdaftar sebagaimana arahan Presiden. Dan saat ini Kementerian ATR BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 112 juta bidang tanah atau sekitar 93,3 % dari target. Dari 112 juta bidang tanah itu 91,3 juta bidang tanah diantaranya telah bersertifikat, terhadap sisa pendaftaran tanah sebanyak 8 juta bidang, akan diakselerasi realisasinya hingga akhir tahun 2024.
“Alhamdulillah sejak pencanangan pensertifikatan tanah oleh Bapak Presiden pada tahun 2017 tahun yang lalu, hingga saat ini penambahan nilai ekonominya sudah mencapai 6.322 Trilyun Rupiah dan 96 % nya beredar di masyarakat hak tanggungan. Khusus untuk penambahan nilai ekonomi di Jawa Timur tahun 2023 lalu mencapai 120,8 Trilyun Rupiah”, ucap syukurnya.
Terkait program “Gebuk” mavia tanah papar AHY, dalam 2 bulan ini telah berhasil mengungkap kejahatan pertanahan, oknum mavia tanah di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari pengungkapan di 2 daerah tersebut, telah berhasil diselamatkan potensi kerugian masyarakat dan kerugian negara sebesar kurang lebih 324 Milyar Rupiah. Secara nasional melalui Satgas Anti Mavia Tanah, potensi kerugian keuangan negara yang dapat diselamatkan tahun 2023 ialah 13, Trilyun Rupiah.
“Ini sesuatu yang luar biasa dan yang harus kita lanjutkan. Selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami akan bekerja serius untuk turut menghadirkan iklim investasi yang baik di Indonesia melalui kepastian hukum hak atas tanah bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”, tegasnya.
Di akhir sambutannya AHY atas nama Kementerian ATR BPN mohon arahan dan bimbingan kepada Presiden Joko Widodo. Agar Kementerian ATR BPN dapat terus menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam menghadirkan keadilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yaitu melalui kebijakan revorma agraria khususnya melalui program redistribusi tanah. Dengan membangun sinergi serta kolaborasi bersama seluruh elemen pemerintahan baik pusat maupun daerah kita akan terus memperjuangkan “tanah untuk rakyat tanah untuk semua”.
Selanjutnya AHY selaku Menteri ATR BPN memohon kepada Presiden Joko Widodo berkenan menyerahkan Sertifikat kepada masyarakat Banyuwangi. Tepuk tangan dan apresiasi dari ribuan masyarakat calon penerima Sertifikat pun pecah di Gor Banyuwangi. (ktb).
