Kabaroposisi.net, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan pandangannya terkait kasus Harvey Moeis, terpidana dalam perkara tambang timah. Menurut Mahfud, kasus ini mengandung unsur politis yang perlu dicermati lebih lanjut.
Mahfud menyebut kejanggalan terjadi sejak Harvey ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa itu diwarnai laporan bahwa Kantor Kejaksaan Agung sempat dikepung, memunculkan spekulasi adanya tekanan terhadap proses hukum.
Dalam wawancaranya dengan Sindonews, Mahfud menjelaskan situasi tersebut dengan menyebut adanya intervensi yang turut memengaruhi jalannya proses hukum. Menurutnya, penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan dengan transparan.
“Kasus ini kan agak aneh ya, ada unsur politisnya kan. Ketika ditetapkan si Harvey itu sebagai tersangka, kan ada berita Kantor Kejaksaan Agung dikepung,” ujar Mahfud MD.
Lebih lanjut, Mahfud menyoroti pernyataan Jaksa Agung di media yang sempat menyinggung adanya campur tangan pihak lain. Situasi ini, menurutnya, memperkuat dugaan bahwa proses hukum tidak sepenuhnya independen.
“Lalu Jaksa Agung memberi penjelasan di intervensi oleh Brimob atau apa gitu, jaksa Agung kan ngomong di televisi ya,” tambah Mahfud MD.
Mahfud juga menyinggung analisis publik yang menyebut kasus ini lebih kepada upaya pergantian kekuatan dalam dunia tambang nikel. Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut justru menambah kompleksitas kasus Harvey Moeis.
“Lalu analisis di luar, itu sebenarnya bukan penangkapan terhadap mafia nikel, tetapi apa? Itu upaya pergantian mafia, sehingga yang lama dihantam agar diganti,” ujar Mahfud MD.
Menurut Mahfud, sikap pemerintah dan aparat hukum menjadi tantangan besar dalam menyelesaikan kasus ini. Ia menegaskan perlunya keberanian untuk bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.
“Sehingga kelihatannya ndak sungguh-sungguh, jadi takut, nah ini tantangan, harus bersikap apa terhadap ini,” pungkas Mahfud MD.
Kasus ini terus menjadi sorotan publik, terutama terkait dugaan adanya kepentingan tertentu di balik proses hukumnya. Mahfud MD mengingatkan pentingnya transparansi agar hukum benar-benar ditegakkan tanpa intervensi. (RYS)
