Kabaroposisi.net | Jombang – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) gelar Forum Rencana strategis (Renstra) serta Forum Konsultasi Publik untuk wujudkan keselarasan program kegiatan dan layanan berkualitas, kegiatan dipimpin Kepala BPKAD Kabupaten Jombang M. Nashrulloh. Dihadiri pejabat struktural dilingkup BPKAD, OPD terkait, akademisi, tokoh masyarakat, penerima layanan dan perwakilan media masa. Bertempat di Ruang rapat BPKAD Kabupaten Jombang. Kamis (20/3/2025)
Kepala BPKAD Kabupaten Jombang M.Nasrulloh menyampaikan bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi. Terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja.
” Forum Renstra merupakan forum penting untuk menyelaraskan program dan kegiatan pemerintah daerah, memastikan Rencana Strategis (Renstra) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terarah dan selaras dengan target kinerja, serta melibatkan berbagai pihak terkait,” tuturnya.
Tujuan dari kegiatan ini adalah menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, mempertajam indikator serta target kinerja program serta kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif.
” Penyusunan Renstra 2025-2029 dan Renja 2026 harus mengakomodasi dinamika kebutuhan daerah serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Forum ini menjadi ruang diskusi bagi kita semua untuk menyusun perencanaan yang tepat sasaran dan berdampak luas,” ujarnya.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tujuan mengetahui tingkat kualitas layanan dan menjaring masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan layanan di BPKAD Kabupaten Jombang. Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan tools untuk mendengarkan keinginan publik.
” Pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik,” ungkapnya.
Forum ini menghasilkan Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan yang hadir sebagai bentuk komitmen dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel.
” Terselenggaranya forum ini, diharapkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah semakin kuat, sehingga kebijakan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Jombang dapat berjalan lebih optimal untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaran layanan publik di BPKAD semakin berkualitas,” pungkas Kepala BPKAD Kabupaten Jombang, M.Nasrulloh.(tyas)
