Kabaroposisi.net | Blora – Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp370 miliar memukul keras struktur APBD Kabupaten Blora 2026. Pemerintah Kabupaten dan DPRD kini berpacu waktu melakukan perubahan-perubahan ekstrem agar pelayanan publik tidak lumpuh. Bupati Blora Arief Rohman menegaskan bahwa efisiensi harus dilakukan sampai ke titik paling dasar. “Yang wajib seperti bayar hutang tetap harus jalan. Program visi-misi juga harus terus berjalan,” katanya, sambil menegaskan bahwa strategi penyesuaian akan digarap dalam pembahasan final bersama TAPD dan Banggar.
Bupati Arief bahkan mulai memberi contoh penghematan langsung. “Rapat-rapat sekarang sudah tanpa snack. Saya kemarin rapat hanya dengan permen dan air putih. Perjalanan dinas juga saya pangkas, kalau perlu saya sendiri tanpa ajudan—ajudan saya merangkap humas,” tegasnya. Ia menyebutkan bahwa potensi pemotongan TPP, pengetatan SPPD, hingga pembatasan konsumsi kegiatan menjadi opsi yang sudah masuk meja pembahasan.
Lebih jauh, Bupati juga mengungkapkan kemungkinan penerapan kembali sistem Work From Home (WFH) seperti masa pandemi untuk menekan biaya listrik dan operasional kantor. “Beberapa kolega bupati dan wali kota sudah mempertimbangkan WFH. Kita harus realistis, anggaran terpotong besar dan harus menyesuaikan. Nanti rapat pun hanya permen, kalau mau snack bawa dari rumah masing-masing,” ujarnya, menandaskan betapa seriusnya kondisi fiskal yang dihadapi.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Blora Mustopa secara terbuka mengakui bahwa pemotongan ini memaksa daerah melakukan rasionalisasi besar-besaran. Ia menyebut kondisi APBD 2026 menjadi sangat ketat dan DPRD harus benar-benar memilih mana program yang masih bisa berjalan. “Pemotongan ini cukup besar. Kita harus selektif. Prioritas kita adalah gaji pegawai negeri, belanja rutin, dan kewajiban dasar lainnya,” ujar Mustopa.
Mustopa menegaskan bahwa DPRD dan eksekutif masih melakukan sinkronisasi untuk menjaga agar program prioritas pusat tetap diikuti, namun tanpa mengorbankan kebutuhan rakyat. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya kegiatan pemerintah yang dipangkas total jika tidak memenuhi kategori mendesak. “Ini butuh hitungan yang matang. Tidak semua kegiatan bisa dipertahankan, dan rakyat harus tahu kondisi sebenarnya,” ujarnya.
RAPBD 2026 dijadwalkan disahkan pada 29 November, namun sejumlah fraksi disebut tengah menyiapkan catatan kritis, terutama soal keputusan pusat yang dinilai menciptakan tekanan fiskal besar bagi daerah. Ketua DPRD menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah memastikan belanja wajib tetap aman. “Yang penting belanja rutin dan gaji pegawai terakomodir. Selebihnya akan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah setelah pemotongan ini,” tutup Mustopa.(GaS)
