Kabaroposisi.net | Magetan – Polemik terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) di internal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Magetan memasuki babak baru yang lebih panas. Alih-alih menunjukkan tanda-tanda mereda, konflik justru mengarah pada krisis internal serius setelah Ketua DPRD Magetan kembali dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan.
Pelaporan yang dilakukan Senin (24/11/2025) oleh Ketua LBH Parade Keadilan, Sumadi, S.H., menandai bahwa persoalan PAW PKB tidak lagi sekadar sengketa administratif, melainkan telah menjadi isu besar yang mengguncang kepercayaan publik terhadap proses politik di DPRD Magetan.
Sumadi menilai langkah Ketua DPRD dalam mengawal proses PAW diduga tidak lagi berada pada koridor regulasi yang benar. Ia menyebut ada indikasi dorongan kuat dari pimpinan DPRD demi mempercepat PAW, meski berkas pengajuan masih menyisakan persoalan mendasar.
“Ketua DPRD diduga memerintahkan Sekretariat DPRD untuk memproses usulan PAW meskipun persyaratan administrasi belum lengkap. Selain itu, ada tekanan kepada KPU Kabupaten Magetan agar tetap melakukan verifikasi dan validasi walaupun dokumen yang diajukan bermasalah,” tegas Sumadi
Tak berhenti di situ, Sumadi menyoroti dugaan instruksi kepada Bupati Magetan agar meneruskan berkas PAW ke tingkat provinsi meski belum memenuhi standar perundang-undangan.
Langkah-langkah tersebut, menurutnya, diduga bertentangan dengan ketentuan soal penyalahgunaan wewenang serta tidak sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 dan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan, Muhammad Andy Sofyan, memastikan laporan tersebut telah diterima dan kini berada di meja pimpinan untuk menentukan arah penanganan.
“Laporan dari LBH Parade Keadilan telah kami terima pagi ini melalui PTSP. Saat ini berkas sudah dinaikkan ke pimpinan dan menunggu disposisi apakah akan ditangani Seksi Pidsus atau Intelijen,” jelasnya.(A.d)
