KABAROPOSISI.NET|Blora — Pemkab Blora mempercepat langkah penanggulangan kemiskinan dengan menggerakkan seluruh aparatur hingga tingkat desa. Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini meminta camat, kepala desa, lurah, dan perangkat wilayah tidak hanya mengandalkan data administrasi, tetapi turun langsung menemui warga miskin agar bantuan dan program pemberdayaan benar-benar tepat sasaran.
Instruksi tersebut disampaikan Sri Setyorini saat memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKK) di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Senin (5/10/2026). Rapat diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Blora.
Menurut perempuan yang akrab disapa Budhe Rini itu, tantangan penanggulangan kemiskinan di Blora masih cukup besar. Meski tren kemiskinan terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah masih menargetkan penurunan kembali pada 2026 dari angka 10,58 persen pada 2025 menjadi sekitar 10,47 persen atau bahkan lebih rendah.
“Kalau kita turun ke desa-desa, faktanya masyarakat miskin masih banyak. Ada yang benar-benar membutuhkan perhatian dan penanganan. Karena itu, kita tidak boleh hanya melihat data, tetapi harus melihat kondisi riil di lapangan,” tegas Budhe Rini.
Ia menekankan, keberhasilan mencapai target tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan menjadi ujung tombak dalam memastikan tidak ada warga miskin yang luput dari perhatian pemerintah.
Karena itu, Budhe Rini meminta seluruh aparatur wilayah segera melaporkan setiap keluarga yang membutuhkan bantuan dan membangun koordinasi lintas sektor agar penanganannya tidak terlambat.
“Kalau ada keluarga yang membutuhkan bantuan, jangan menunggu. Segera laporkan dan carikan solusi bersama. Bisa melalui OPD, Baznas, pemerintah desa, atau pihak lain yang memiliki program bantuan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup mengandalkan bantuan sosial yang bersifat konsumtif, kata dia, harus mulai memperluas program pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah bantuan produktif berupa ayam petelur. Menurutnya, bantuan tersebut akan lebih bermanfaat apabila disertai dukungan kandang, pakan, serta pendampingan sehingga dapat berkembang menjadi sumber penghasilan keluarga.
“Jangan hanya memberi bantuan untuk dimakan hari ini. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa memperoleh penghasilan dan hidup lebih mandiri,” katanya.
Budhe Rini juga mengingatkan bahwa kemiskinan bukan semata persoalan rendahnya pendapatan, melainkan berkaitan erat dengan akses kesehatan, pendidikan, kondisi perumahan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, intervensi pemerintah harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Ia pun meminta seluruh kecamatan memperkuat pendataan keluarga miskin dan kelompok rentan agar seluruh program bantuan maupun pemberdayaan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Jangan sampai ada keluarga yang sangat membutuhkan tetapi tidak terdata. Kita harus hadir, melihat langsung, dan memastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat. Penanggulangan kemiskinan adalah tugas kita bersama,” pungkasnya.(GaS)
