KABAROPOSISI.NET|Tulungagung – Guna mengantisipasi potensi cuaca ekstrem seiring bergantinya musim, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) intensif. Kegiatan peninjauan standar keselamatan angkutan penyeberangan tradisional atau perahu tambangan ini dilangsungkan pada hari Rabu, 11 November 2026, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB, dengan menyusuri titik-titik vital di sepanjang aliran Sungai Brantas yang menghubungkan wilayah Tulungagung dan Blitar.
Moda transportasi air tradisional ini hingga kini masih menjadi urat nadi mobilitas harian masyarakat di kawasan bantaran sungai. Mulai dari pelajar, pekerja, pedagang, hingga petani, menjadikan tambangan sebagai alternatif andalan karena mampu memangkas jarak dan waktu tempuh secara signifikan dibandingkan harus memutar melalui jembatan darat.
Sinergi Lintas Kewenangan demi Keselamatan Warga
Meski berdasarkan regulasi terbaru kewenangan tata kelola serta perizinan tambangan kini berada di bawah naungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Probolinggo, Pemkab Tulungagung melalui Dishub tetap mengambil langkah proaktif. Kehadiran tim di lapangan merupakan wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab moral pemerintah daerah terhadap keselamatan masyarakatnya.
“Kewenangan tambangan memang sudah berada di KSOP Kelas IV Probolinggo. Namun, tambangan ini berada di wilayah kami dan digunakan warga Tulungagung setiap hari. Kami memandang keselamatan masyarakat sebagai tanggung jawab bersama, sehingga hasil monitoring ini nantinya akan kami koordinasikan dengan pihak KSOP,” ujar Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dishub Kabupaten Tulungagung, Oki Sakti Nugrahajati, SE, M.Si., di sela-sela kegiatan.
Mitigasi Ancaman Perubahan Arus Sungai
Peralihan musim kemarau menuju musim hujan kerap memicu dinamika ekstrem pada ekosistem sungai. Peningkatan intensitas curah hujan, baik di wilayah Tulungagung, Blitar, maupun di kawasan hulu Sungai Brantas, berisiko mendongkrak debit serta kecepatan arus air, mengubah kedalaman, hingga membawa material hanyutan berupa batang kayu dan sampah yang membahayakan armada perahu berukuran kecil.
“Musim hujan adalah fase krusial yang menuntut kewaspadaan tinggi dalam penyelenggaraan angkutan sungai. Melalui monev ini, kami memastikan seluruh pengelola memahami dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan secara ketat sebelum kondisi alam semakin tidak menentu,” imbuh Oki.
Langkah preventif ini sekaligus berlandaskan pada komitmen penegakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
Enam Pilar Pemeriksaan Lapangan
Dalam pelaksanaannya, tim gabungan Dishub melakukan pengecakan menyeluruh serta berdialog langsung dengan para pengelola dan juru mudi. Pengawasan difokuskan pada enam aspek esensial keselamatan pelayaran rakyat:
1. Kelayakan Sarana: Inspeksi mendalam terhadap kondisi fisik badan perahu, lambung, lantai, kekuatan tali tambat atau kawat penarik, hingga sistem penggerak.
2. Perlengkapan Keselamatan: Memastikan ketersediaan jaket pelampung (life jacket) dan alat apung penunjang dalam kuantitas yang memadai sesuai kapasitas, dalam kondisi prima, serta mudah diakses.
3. Batas Muatan (Capacity Control): Penegakan aturan batas maksimal penumpang serta muatan barang—termasuk kendaraan roda dua—guna menghindari risiko kelebihan beban (overloading).
4. Kesiapan Dermaga: Penilaian kondisi infrastruktur naik-turun penumpang seperti tangga, jembatan titian, dan area tambat yang rentan menjadi licin saat diguyur hujan.
5. Kompetensi dan Kesiapsiagaan Awak: Evaluasi kemampuan juru mudi dalam membaca tanda-tanda alam di sungai, teknik olah gerak perahu, serta prosedur tanggap darurat.
6. Rambu Informasi Publik: Pemeriksaan kelengkapan papan informasi kapasitas muatan, himbauan wajib pelampung, serta keterbukaan nomor kontak darurat.
Komitmen Berkelanjutan dan Peran Aktif Masyarakat
Sebagai tindak lanjut, Dishub Tulungagung secara tegas menginstruksikan para pengelola agar segera menghentikan operasional apabila cuaca memburuk atau arus sungai berada di ambang batas bahaya. Prinsip kehati-hatian harus senantiasa ditempatkan di atas kepentingan komersial maupun kelancaran layanan.
Masyarakat pengguna jasa juga diajak untuk berpartisipasi aktif dengan mematuhi ketentuan keselamatan, tidak memaksakan diri naik ke perahu yang telah penuh, serta mengawasi buah hati mereka agar senantiasa mengenakan pelampung selama penyeberangan.
“Monev ini bukanlah agenda seremonial sesaat, melainkan fondasi bagi pembinaan berkesinambungan yang kami sinergikan bersama pemerintah kecamatan, desa, BPBD, serta instansi terkait lainnya. Harapan besar kami, budaya keselamatan ini kian tumbuh sehingga masyarakat dapat menyeberang dengan aman, tenang, dan nyaman,” tutup Oki.
(Hanik)
