Kabaroposisi.net.|BANYUWANGI – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kabupaten Banyuwangi menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan layanan pendidikan di Banyuwangi.
Finalisasi pembahasan dilakukan melalui rapat kerja Pansus IV bersama Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Rabu (18/11/2026). Dalam rapat tersebut, seluruh anggota Pansus dari lintas fraksi bersama pihak eksekutif menyepakati hasil pencermatan dan penyempurnaan materi Raperda.
Ketua Pansus IV DPRD Banyuwangi, Yuliawan Bambang Sukiyanto, mengatakan bahwa proses pembahasan telah dilakukan secara mendalam dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Bahkan, Pansus juga menghadirkan lembaga pendidikan formal maupun nonformal untuk memberikan masukan, pandangan, serta saran terhadap substansi regulasi yang disusun.
Menurut politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Yuliawan tersebut, pelibatan berbagai unsur pendidikan menjadi langkah penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Seluruh materi Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sudah dibahas secara mendalam oleh Pansus dan pihak eksekutif dengan mempertimbangkan berbagai masukan, saran dan pendapat dari stakeholder terkait, termasuk adanya muatan lokal yang masuk,” ungkap Yuliawan.
Ia menjelaskan, penyusunan Raperda ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, merata, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Selain itu, regulasi tersebut juga menjadi bentuk penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pendidikan nasional, terutama menyangkut urusan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Pengaturan lainnya mencakup sarana dan prasarana, evaluasi dan sertifikasi, pendirian hingga penutupan satuan pendidikan, pendanaan, peran serta masyarakat, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian serius Pansus adalah persoalan pendanaan pendidikan. Bahkan, pembahasan pada Pasal 98 berlangsung cukup dinamis karena menyangkut kepastian pengaturan yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan.
“Pembahasan terkait dengan ruang lingkup pendanaan pendidikan pada Pasal 98 cukup alot hingga gonta-ganti diksi, karena kita ingin memastikan bahwa pasal ini benar-benar bisa memberikan dampak baik bagi dunia pendidikan di Banyuwangi,” jelasnya.
Lebih jauh, Yuliawan menegaskan bahwa cakupan Raperda tersebut tidak hanya berorientasi pada sekolah negeri. Sekolah swasta maupun lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama juga menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut.
Keterlibatan seluruh satuan pendidikan dinilai penting agar kebijakan pemerintah daerah dapat mendorong pemerataan perhatian, pelayanan, dan dukungan terhadap seluruh penyelenggara pendidikan.
Dengan rampungnya pembahasan di tingkat Pansus, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi berbagai kebijakan pendidikan di Banyuwangi, termasuk yang berkaitan dengan bantuan pendidikan serta pengaturan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Yuliawan berharap, kehadiran regulasi ini nantinya tidak sekadar menjadi produk hukum daerah, tetapi benar-benar mampu memperkuat sistem pendidikan, memperluas akses masyarakat, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banyuwangi. (*Ktb)
