Jakarta kabaroposisi.net, _ Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto meminta agar pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) tidak sembrono dalam memutuskan pencabutan subsidi LPG 3 kg. Pasalnya, penarikan subsidi elpigi tabung melon ini berdampak sangat luas kepada masyarakat.
“Kebijakan itu harus diperhitungkan secara cermat. Jangan sembrono. Karena kebijakan penarikan subsidi Gas 3 kg akan berdampak luas bagi masyarakat,” kata Mulyanto, dalam pernyataannya, Rabu (15/1/2020).
Menganggapi keputusan Kementerian ESDM menarik subsidi LPG 3 kg mulai semester II tahun 2020, Mulyanto meminta pemerintah sudah menyiapkan langkah susulan. Pemerintah harus memiliki data jumlah masyarakat miskin yang akan menerima kompensasi penghilangan subsidi tersebut.
Meski dirasa berat, namun Mulyanto menegaskan bahwa secara prinsip PKS bisa mengerti keputusan tersebut. Namun ia menegaskan, PKS meminta ada kompensasi lain yang bersifat langsung kepada masyaraka.
“PKS pada dasarnya memaklumi rencana kebijakan tersebut. Asalkan pada saat yang sama Pemerintah menyediakan kompensasi langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Anggota Komisi VII DPR-RI ini menggarisbawahi, PKS sepakat bahwa subsidi diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, bukan pada komoditas yang disalurkan. Untuk itu PKS meminta Kementerian ESDM untuk menghitung secara cermat besaran jumlah masyarakat miskin calon penerima kompensasi pencabutan subsidi LPG 3 kg.
“Agar pemberian kompensasi tersebut lebih tepat sasaran,” ujar Mulyanto.
Ia menambahkan, sedikitnya ada dua hal yang perlu diperhatikan Pemerintah dalam pendistribusian kompensasi penarikan subsidi LPG 3 kg. Pertama, kompensasi diberikan kepada “orang yang membutuhkan” dengan data by name by address yang akurat.
Kedua, kelebihan anggaran subsidi LPG 3 kg dapat dialihkan untuk subsidi listrik. Sehingga harga listrik untuk golongan rumah tangga tidak mampu 900 VA tidak naik.
“Kami juga berharap pada saat yang sama Pemerintah gencar mengembangkan jaringan gas alam. Agar kebutuhan gas yang murah bagi masyarakat tetap terpenuhi. Ini akan mengurangi secara signifikan ketergantungan kita pada impor gas. Dengan demikian defisit transaksi berjalan dan penggerusan devisa karena impor LPG dapat dikurangi,” tutup Mulyanto. (pan/pra)
