BLORA Kabaroposisi.net, _ Menghadapi dunia pertanian secara global termasuk tembakau asal negeri tirai bambu yang dilanda virus Covid-19 sebenarnya peluang yang bagus barang dari negara China tersebut dilarang masuk, dikala tembakau dari china harga murah tembakaunya bagus.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia cabang Blora bersama anggotanya berkumpul membahas hal tersebut dan hal hal lainnya di Desa Purworejo tempat ketua APTI hari minggu 15/03/2020.
Muchklisin ketua APTI cabang Blora bersama anggota dan penggurus berkumpul, pada kesempatan diwawancarai media kabaroposisi.net, mengatakan Sebenarnya tidak hanya membahas peluang tersebut, termasuk kelangsungan usaha petani tembakau dan kendala kendala kedepan.
“seperti halnya sekarang kemitraan dengan perusahaan mulai dirubah, aturan yang dulu dibantu sarana produk padi atau saprodi tidak lagi ada bantuan dari perusahaan, jadi petani tembakau harus modal sendiri, ini biaya yang sangar besar buat petani tembakau, ” terangya.
Dia menambah,” kami tadi sudah membuat embrio koperasi buat petani tembakau dengan Godong Kencono yang nanti biasa membantu para petani,” ungkapnya.
APTI Blora ini awalnya di inisiasi menteri Pertanian pada tahun 2010 pada tahun berikut belum begitu banyak bergabung pada tahun 2015 mulai getol getolnya para petani tembakau gabung.
Lebih lanjut Ketua APTI Muchklisin, “berharap kepada Pemerintah daerah Blora lebih peduli dengan petani tembakau Dana Bagi Hasil Tembakau yang Pemerintah dapat sangat lah besar, Grand total 8 Miliar, kami tahu pembagiannya kami rasa kurang adil, di kualitas peningkatan bahan baku dapat 350 juta di OPD dapatnya lebih besar, Selain OPD yang memang regulasi ditetapkan.,” jelasnya.
Sementara itu Sekertaris APTI Jupriyanto, ” berlakunya aturan baru dari perusahaan, dulu dibantu diawal sekarang harus mandiri total maka perlu biaya tanam dari yang besar seperti beli bibit dan lain lainnya maka kami berusaha bersama sama membuat koperasi Godong Kencono untuk kepentingan bersama Petani Tembakau di Kabupaten Blora,” ungkapnya.
Total Cukai di indonesia sebesar 170 triliun dan DBHCT di dapat 2% yang kemudian dibagi 50% pemerintah Propinsi dan 50% pemerintah kabupaten Blora yang dibagi menurut Peraturan Menteri Keuangan no 07 tahun 2020 yang 50% untuk program kesehatan dan ditambah Program Stunting, setengah lagi di bagi bagi per ODP di kabupaten blora. (guntur)
