BANGKALAN || Kabaroposisi.net–Tampak terlihat beberapa Kepala Desa dengan membawa dokumen menghadiri panggilan Inspektorat Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur, Rabu (20/5) dikantor setempat.
Joko Priyono Kepala Inspektorat mengatakan, agenda pemanggilan Kepala Desa tersebut, bertujuan untuk monitoring data Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) agar tidak tumpang tindih dengan Bansos lainnya.
“Monitoring serta kontroling akan terus dilakukan oleh kami (Inspektorat,red) sesuai dengan tupoksi kami, guna mengantisipasi pelanggaran,” kata Joko sapaan akrabnya.
Sementara menurut Yahya salah satu staf dibagian monitoring menuturkan, ada sekitar 144 Kepala Desa yang diminta untuk hadir ke kantor inspektorat dengan tujuan monitoring data BLT DD, agar tidak ada ketumpang tindihan data penerima bantuan, baik dari Desa maupun dari Pusat.
“Ini sebagai Random sampling dan jika ada yang sudah terlanjur tumpang tindih kami akan memberikan rekom untuk di silfakan dan berkas silfanya juga sudah ada disini.
” Jika memang nantinya terdapat sebuah pelanggaran, maka kami akan melakukan langkah-langkah mulai dari pemanggilan Kepala Desa nya serta melakukan pembinaan, dan yang berhak memberikan sanksinya dari pihak Aparat Penegak Hukum APH,” ujarnya. (Sul)
