KABAROPOSISI.NET | BANYUWANGI – Penyataan “Sebagai Wakil Rakyat harus berjuang memenuhi keinginan rakyat”, disampaikan oleh Michael Edy Hariyanto, SH selaku Wakil Ketua DPRD Banyuwangi saat dikonfirmasi usai menemui peserta aksi demo “Tolak Omnibus Law” oleh ribuan mahasiswa Senin 12/10/2020.
Sebelumnya beberapa awak media konfirmasi banyak hal kepada Michael Edy Hariyanto, SH di ruang kerjanya. Ketika dimintai keterangan menanggapi aksi demo penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) oleh mahasiswa. Michael mengatakan, bahwa sebagai Pimpinan DPRD pasti menghargai terhadap aksi demo Mahasiswa hari ini. Karena menyampaikan aspirasi maupun kritikan baik kepada Pemerintah maupun kepada DPRD adalah hak semua warga di negara yang menganut sintem Demokrasi.
“Kami akan meneruskan apa yang jadi keinginan masyarakat terutama adik-adik mashasiswa, itu yang pertama. Yang ke dua saya sebagai anggota DPRD dan salah satu Pimpinan DPRD adalah wakil rakyat, karena sebagai wakil rakyat saya harus berjuang memenuhi apa yang menjadi keinginan rakyat. Sebagaimana moto partai kami yaitu Partai Demokrat bahwa harapan rakyat adalah perjuangan Partai Demokrat”, ungkapnya.
Masih kata Michael, semua orang tahu bahwa yang dipersoalkan adalah tentang Omnibus Law, dan semua juga tahu bahwa Partai Demokrat dan PKS menolak Omnibus Law di sidang paripurna.
“Semua tahu bahwa Partai Demokrat dan PKS saat sidang menolak disyahkannya Omnibus Law itu. Sehingga kami pun harus tegak lurus sebagaimana yang diperintahkan oleh DPP dan mendukung penolakan tersebut karena dipandang ada hal-hal yang merugikan masyarakat. Tetapi menurut saya tidak semua isi Omnibus Law itu tidak baik, tetapi ada hal-hal yang merugikan rakyat mungkin iya. Nah hal-hal yang merugikan itulah yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat untuk dibahas lebih lanjut seharusnya. Sehingga karena memaksakan maka Partai kami menolak Omnibus Law itu disyahkan”, urainya.
Ketika ditanya apakah selanjutnya DPR akan melakukan konsolidasi, berkomunikasi atau bersurat ke Bupati terkait apa yang menjadi tuntutan aksi demo.
“Ya kami akan menjurus ke sana, karena seharusnya beliau (Bupati) juga mendengarkan ada penolakan dari masyarakat khususnya dari mahasiswa yang begitu besar. Seperti Gubernur Jawa Timur langsung menulis surat, Bupati juga saya harapkan seperti itu karena ini permintaan dari masyarakat khususnya teman-teman mahasiswa”, jelasnya.
Dicecar dengan pertanyaan bagaimana bila ternyata Bupati Banyuwangi tidak merespon apa yang menjadi keinginan masyarakat, melalui aksi demo tersebut. Michael mengaku akan mengupayakan supaya usulan dari Banyuwangi diterima dan supaya Presiden membuat Perppu tanpa menunggu Yudicial Riview. Karena menurut Michael menunggu Yudicial Riview terlalu lama sementara kondisi negara sedang dalam kondisinya seperti ini.
Ketika ditanya tentang santernya kabar Partai Demokrat ada dibalik atau mendanai aksi demo penolakan Omnibus Law. Michael mengklarifikasi bahwa itu tidak benar, dan tidak ada bukti justru kabar masalah ini yang hoax.
“Dengan tegas saya katakan itu tidak benar dan itu justru yang hoax. Saya ini Ketua Partai, dapat uang dari mana Partai Demokrat untuk mendanai kegiatan aksi demo yang begitu besar itu”, tegasnya.
Celetuk salah satu awak media sentil dengan pertanyaan soal isseu bahwa Partai Demokrat menolak Omnibus Law hanya bermanufer politik saja.
“Inilah dinamika politik, bisa saja ini sengaja dihembuskan agar rakyat indonesia tidak mempercayai Demokrat. Tidak ada niatan Partai Demokrat bermanufer, tidak juga karena ingin menarik simpati rakyat. Kalau ada yang mengapresiasi atas sikap Partai Demokrat, itu hak mereka. Perlu diketahui, bahwa penolakan pada Omnibus Law ini tidak spontan di sidang paripurna DPR RI itu saja. Tapi jauh-jauh sebelumnya sudah ramai suara dari berbagai elemen, ormas dan juga para akademisi menolak disyahkannya UU Omnibus Law”, pungkasnya. (r35).
