KABAROPOSISI.NET|Blora, _ Harga eceran tertinggi (HET) merupakan perbuatan pemerintah (bestuurhandeling) sebagai salah satu contoh intervensi negara dalam rangka mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan warganya.
Pertemuan Sentani bersama Anggota Kelompok Tani, pemerhati pertanian berkumpul berdiskusi terkait pupuk bersubsidi di kabupaten Blora, di salah satu tempat tokoh masyarakat Jati yang biasa di Panggil Greg pada, Minggu 14/02/21, masih terjadi permasalahan distribusi pupuk dengan harga diatas HET, Inthil Inthil, dan kartu tani.
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintah mempunyai pedoman dalam menetapkan kebijakan stabilisasi harga pupuk beserta komoditas pangan.
Kebijakan tersebut bertujuan menstabilkan harga pupuk beserta harga hasil pertanian, mengurangi ketidakpastian petani dan menjamin konsumen sehingga setiap warga negara akan memperoleh haknya atas pangan yang cukup dengan harga yang wajar.
Yutadi anggota kelompok tani dari desa Gabusan mengatakan, kami tidak memenuhi Kouta pupuk yang seharusnya kami terima, Kouta pupuk yang mengambil ketua kelompok tani, biasanya satu sak pupuk bersubsidi kami bagi dengan petani lain ada dua, ada tiga bahkan dibagi berempat.
Berbeda permasalahannya dengan kelompok tani Desa Bangkleyan Agus yang juga anggota kelompok tani dia mengungkapkan kartu tani ini selalu dibawa oleh ketua kelompok tani dan yang mengambil ketua kelompok tani jika ada meminta kartu taninya di takut takuti tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, padahal kartu tani tersebut hak petani dan yang bawa petani dan harga lebih tinggi di dari HET.
Lain dengan petani di desa Jegong Budi Yono menyampaikan kami para petani desa Jegong masih belum banyak tahu terkait Kartu Tani, bagaimana membuat kartu tani dan apa itu RDKK.
Ariyanto petani desa Bangkleyan membenarkan dari dukuhan kami ada 340 petani baru 80 masuk kelompok tani dan baru 80 kartu tani mendapatkan itupun yang bawa ketua kelompok tani, ” ungkapnya
” Masih ada lagi permasalah petani Hutan (Petani penggarap hutan) apa juga bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, ” tanya Agus Purnomo petani Bangkleyan ini
Sementara itu Pemerhati tani dari desa Bangkleyan Suwarno, ” kegiatan ini sangat bagus keluhan keluhan petani bisa dicarikan solusi dengan bersama sebagai embrio kegiatan ini luarbiasa, berharap kedepan Sedulur Relawan Tani (Sentani) secara organisasi lebih tertata rapi,” harapnya.
Penetapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk dan hasil pertanian adalah sebagai intervensi pemerintah untuk mewujudkan hak konstitusional rakyat atas kedaulatan pangan dalam perspektif Welfare State (Negara Kesejahteraan).
Exi Agus Wijaya aktivitas pertanian Koordinator Sentani ini sebagai moderator di kegiatan diskusi/rembug bersama petani petani desa kecamatan Jati mengatakan Forum diskusi ini sebagai wadah atau tempat meletakkan masalah pertanian dan mencari pemecahan bersama sama jadi forum ini tempat kita berdiskusi untuk masalah pertanian di lingkungan desa masih masih.
” RDKK apa para petani sudah paham dengan RDKK belum banyak yang paham apa itu RDKK, termasuk apa para petani sudah memiliki Kartu Tani masih banyak yang belum memiliki kartu tani,” tandas Exi.
Ini harus di benahi bersama sama, petani harus tahu apa RDKK apa itu Kartu Tani serta penggunaan kartu tani, kita tahu kartu tani sangat istimewa Pemerintah membuat kartu tani untuk mendapatkan pupuk agar hasil pertanian melimpah, jangan diselewengkan oleh pihak pihak lain,” tegasnya
Lebih lanjut Greg tokoh masyarakat dikecamatan jati yang mendukung gerak Sentani menghimbau kepada petani berjuang bangkit untuk melawan sistem yang tidak berpihak kepada petani.
” Ketersediaan pupuk dan pangan yang cukup akan menentukan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, Pangan merupakan variabel penting yang bisa digunakan untuk memperkuat basis material negara, sebagai sarana menjalankan fungsi sosial sekaligus penentu keberlangsungan hidup sebuah bangsa, terang Greg tokoh masyarakat ini (GaS)
