KABAROPOSISI.NET|Blora, _ Banyak permasalahan terkait pupuk bersubsidi yang diterima petani, permasalahan ini di bawa Sentani dan Petani di Aula Kecamatan Jati yang di temui Frokompincam yang juga sebagai KP3, BRI unit , Koordinator Pertanian dan Ketahanan Pangan. hari ini Senin 22/02/2021.
Kapolsek Jati Bajuri membuka audensi mengatakan ini ruang diskusi yang baik untuk saling berbagi informasi antara petani kelompok tani KPL pemangku kebijakan di pertanian dan kedepan bisa menjadi lebih baik yang terpenting tetap kondusif dan tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
Permasalahan petani dikecamatan Jati sedikit berbeda dengan kelompok tani dan petani di wilayah kecamatan jati, Banyak petani yang tidak tahu bagaimana membuat RDKK dan Kartu Tani serta sekaligus Permasalahan distribusi pupuk bersubsidi.
Agus anggota kelompok tani Sekar Arum desa Bangkleyan ini menyampaikan distribusi pupuk bersubsidi sampai musim tanam kelompok tani kami belum menerima Pupuk bersubsidi kendalanya dimana kami kelompok tani tidak, ada selisih harga antara pupuk bersubsidi sebanyak 25.000 pada tahun 2020 karena kami petani tidak tahu dan kemarin sudah pertemuan desa antara petani kades serta pengencer, kami para petani meminta kembali uangnya tersebut dan belum ada jawaban.
” Satu lagi apakah ada kesepakatan antara distributor dan KPL soal Harga pupuk bersubsidi yang dijual diatas HET, ” tanya Agus.
Damin juga menyampaikan kami sebagai petani itu tidak tahu berapa kuota kami dan berapa kuota kami yang harus kami bayar, bahkan pupuk yang kami terima cuman satu sak ini kan aneh menurut saya,” tegasnya.
Budiyono anggota kelompok didesa Jegong ini menanyakan bagaimana cara membuat RDKK apakah tidak ikutkan karena kami tidak butuh pupuk organik tetapi harus menebus pupuk tersebut, ini juga membebani petani. Banyak juga dari kelompok tani Jegong yang belum mempunyai Kartu Tani, ada punya tapi juga g bisa dipakai.
Koordinator pertanian dan ketahanan pangan tingkat kecamatan Jati memberikan jawaban RDKK ini didata oleh PPL desa yang komunikasi dengan Gapoktan dan PPL sudah berkerjasama secara maksimal, RDKK yang di ajukan PPL menjadi E-RDKK yang nanti di setujui oleh Pusat berapa Kouta yang diterima, sebenarnya pupuk tidak langka memang kuota pupuk yang diterima berkurang dan mungkin pemerintah kekurangan dana untuk pupuk bersubsidi ini,” jelasnya.
” Untuk kartu tani sudah saya data ada yang hilang,tidak bisa dipakai serta pengajuan total untuk tahun 900an ditingkatkan kecamatan jati, semoga BRI yang membuat Kartu Tani ini bisa segera menyelesaikan hal tersebut,” ucapnya.
Sementara itu Adi Kepala Unit BRI kecamatan Jati mengatakan bahwa kartu tani ini bisa untuk Transaksi apa saja, bisa untuk menabung, belanja selain pupuk. Untuk pembuatan kartu tani kami sudah melaksanakan dengan lembur kami laksanakan setelah kegiatan perbankan sudah selesai yang selesai pada jam 17.00 setelah itu kkami lembur membuat kartu tani bisa sampai jam 20.00 sementara seperti itu bisa kami lakukan, ” Ungkapnya
Lebih lanjut koordinator Relawan Sedulur Tani Exi Agus Wijaya menerangkan bahwa kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah 2020 itu naik dan tahun juga kuota pupuk bersubsidi juga naik tapi kenapa Kouta dikabupaten Blora ini malah berkurang, memang regulasi seperti itu RDKK itu di ajukan dari petani lewat kelompok tani di didata PPL diajukan ke dinas pertanian lewat Koordinator Perkecamatan yang di SK oleh Bupati diajukan ke Pemerintah pusat dan pemerintah pusat menentukan berapa yang diterima sesuai regulasi kuota pupuk. Cuman kenapa di Kabupaten ini tidak menaikkan kuota pupuk bersubsidi atau tetap,” ungkapnya
Hasil Audensi ini pengecer menjual pupuk bersubsidi kepada petani sesuai Harga Eceran Tertinggi dan Kartu Tani segera dibuat oleh Lembaga Keuangan BRI. (GaS)
