KABAROPOSISI.NET.|BANYUWANGI –Salah satu Pimpinan DPRD Banyuwangi yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Michael Edy Hariyanto SH, kritik tentang kebijakan proyek pabrikasi yang diterapkan beberapa dinas di Kabupaten Banyuwangi – Jawa Timur.
Pimpinan DPRD Banyuwangi yang satu ini sekaligus Punggawanya partai yang berkoalisi dengan rakyat menilai, bahwa kebijakan proyek dengan bahan material pabrikan bertentangan dengan program pemerintah. Baik tingkat pusat, Provinsi maupun Daerah.
“Seharusnya Dinas dalam membuat suatu kebijakan lihat dulu situasi dan kondisi saat ini, apalagi dimasa pandemi, dinas selaku kepanjangan tangan sekaligus bagian dari pemerintah harusnya memiliki kepekaan sosial yang lebih,” ucap Michael Rabu (28/7/2021)
Ia mengatakan, ditengah penerapan PPKM level 4 dimasa pandemi Covid-19, hampir semua sektor perekonomian lumpuh. Apalagi rakyat cilik (kecil) menangis sangat banyak yang kehilangan mata pencarianya. Pendapatan berkurang hingga hilang sama sekali. Dengan kata lain, ketersediaan lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan oleh kalangan Wong Cilik.
Oleh karenanya, Michael menilai kebijakan proyek pabrikasi tidak relevan diterapkan dimasa pandemi. Terlebih Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah mengeluarkan intruksi agar pelaksanaan program pembangunan dimasa pandemi lebih mengedepankan padat karya.
“Bisa dibandingkan dan dipantau dilapangan, dalam proyek pabrikasi, tenaga kerja yang terserap tidak sampai 10 orang. Sementara dalam proyek konvensional, bisa menampung hingga 25 orang tenaga kerja,” ungkapnya.
Dengan kata lain, pengerjaan proyek secara konvensional dinilai mampu memberi manfaat kepada masyarakat kecil disaat mengalami keterpurukan ekonomi masa pandemi. Sedang proyek pabrikasi, keuntungan cenderung hanya dinikmati oleh perusahaan.
“Karyawan perusahaan penyuplai material pabrikan juga masyarakat Banyuwangi, namun jumlahnya tidak sebanyak masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan. Artinya tetap harus ada keseimbangan atau pembatasan jumlah proyek pabrikasi,” jelasnya.
Untuk menindaklanjuti, wakil Rakyat akan memanggil sejumlah dinas yang menerbitkan kebijakan proyek pabrikasi dimasa pandemi Covid-19. Untuk mempertanyakan apa alasan dan dasar hukum dinas terkait mengeluarkan kebijakan proyek dengan bahan material pabrikan.
Sehingga berimbas pada tidak adanya pemerataan ekonomi. Disaat banyak masyarakat sedang menjerit akibat himpitan ekonomi masa pandemi.
“Saat proyek dikerjakan secara konvensional, kami mengira tidak akan berpengaruh pada kualitas. Karena dalam setiap pengerjaan proyek terdapat petugas pengawas yang memeriksa hasil pekerjaan,” tegas Michael Edy Hariyanto.
“Dan soal penganggaran, kan bisa di refokusing. Karena dimasa pandemi ini, kemanusiaan dan ekonomi masyarakat jauh lebih penting dibanding lainnya,” tambah Michael, wakil rakyat putra daerah dari wilayah dapil 2.
Diketahui, sosok Michael Edy Hariyanto SH, sejak menjadi ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi bahkan sampai terpilihnya menjadi Wakil Rakyat sebagai wakil ketua DPRD, selalu sering turun kelapangan serap aspirasi serta tinjau kondisi rakyat kalangan bawah. (*ktb)
