KABAROPOSISI.NET|Blora, – Gaduh Pemanggilan 10 desa terburuk dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa versi penilaian Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (LSMPKN) data tersebut soal penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berasal dari Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Blora, pemanggilan 10 Desa terburuk didampingi kecamatan dan Dinas Pemerintah Desa di Komisi A DPRD kabupaten Blora hari Senin 2/08/2021 kemarin.
Data yang tersebar di medsos merupakan press release dari PKN saat di konfirmasi di Grup WhatsApp Jaringan Informasi Blora tentang keabsahan dan asal usul data tersebut. Seno Margo Utomo sebagai Humas PKN menyampaikan, “bahwa data tersebut resmi berasal dari dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Blora, Ketua PKN bersama Seno Margo Utomo, bisa dicross cek dengan Kadinas dan Kabidnya, ” ucapnya.
Terkait data 10 desa terbaik dan terburuk versi PKN dalam press release hasil analisis Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawasan Keuangan Negara ditanya media kabaroposisi hasil analisanya tersebut apakah sudah ada uji materi karena sudah melakukan penilaian terhadap pemerintah desa?
Hasil uji Materi dari penilaian tersebut. Seno Margo Utomo menyampaikan, ” Kan sudah konfirm sama ketua PKN, Konfirm saja sama PMD,” tandasnya Ketika dikonfirmasi melalui WhatsAppnya hari ini 04/08/2021
Uji materi yang ditanya kepada ketua PKN Sukisman sampai Hari Ini Rabu 04/08/2021 memberikan jawaban melalui telepon WhatsApp, ” tidak perlu uji materi, sesuai Undang-undang Dasar Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,” terangnya
Sementara itu Kepala Dinas Pemerintah Daerah (PMD) Kabupaten Blora Haryanto ketika dikonfirmasi melalui Telepon WhatsApp hari ini Rabu 04/08/2021 mengatakan,” tugas luar di Ngloram, ditanya lebih lanjut terkait data tersebut, memang dari kantor PMD kabupaten Blora data tersebut penyaluran BLT DD Tahap pertama,” jelasnya
Lebih dalam ditanyakan apa data 10 desa terbaik dan terburuk itu hasil penilaian PMD desa Kadin PMD mengatakan,” tidak, PMD tidak membuat seperti itu ” jawabnya singkat
Dikonfirmasi Lebih lanjut data penyaluran BLT DD desa tersebut seperti yang dishare di medsos kadin PMD mengatakan singkat Tidak Hafal.
Sujono Kepala Desa Botoreco menyampaikan, “Jumlah bantuan yang diberikan kepada warga sudah sesuai dengan regulasi melalui Musyawarah Desa yang usulan dari Bawah,” ucapnya.
Kades Botoreco menambahkan tidak tepat jumlah yang sedikit banyak penyaluran BLT DD menjadi penilaian dasar kinerja pemerintah desa, hasil dari musyawarah desa warga memilih untuk membangun desa dimasa pandemi ini semuanya terdampak lebih merasakan dampak pembangunan desa lebih banyak warga yang merasakan, ini usulan dari warga mas, ” tambahnya hasil wawancara
“Kalo di pakai dasar penilaian Data dari kantor Pemerintah desa penyaluran BLT DD seharusnya Lembaga tersebut lebih melihat latar belakang penyaluran BLT DD sesuai kondisi desa dan anggarannya,” terang Sujono Kades Botoreco.
Senada dengan Kades Botoreco salah satu kepala desa di kabupaten Blora Dimintai pendapat terkait penyaluran BLT DD terbaik dan terburuk dijawab dengan singkat, ” Ora Pas.. (tidak pas),” tegas kades Jombang Agus Mukmin dikonfirmasi melalui WhatsApp ini 04/08/2021. (GaS)
