KABAROPOSISI.NET|Magetan, – Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito S. Sos MH melaksanakan pemantauan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) di Kabupaten Magetan tepatnya di Kecamatan Panekan pada Jumat (20/08/2021).
Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BLT DD tepat sasaran dan dilaksanakan secara obyektif berdasarkan data Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) yang ada.Dirjen Sugito menjelaskan, BLT DD dilaksanakan guna membantu ekonomi dan sosial masyarakat miskin yang terdampak Pandemi Covid-19.Penerima manfaat juga merupakan hasil musyawarah pemerintah bersama masyarakat desa sehingga dapat tepat sasaran.
“BLT ini dalam penyerahannya paling obyektif karena masyarakat desa sendiri yang menentukan, memusyawarahkan bersama dan mengambil keputusan,” Kata Sugito. Dalam musyawarah masyarakat melihat apa warga layak atau tidak menerima BLT DD. Dengan seperti ini masyarakat akan tahu siapa siapa penerima manfaat secara transparan..
Secara umum penyaluran BLT DD di Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sudah berjalan baik. Dijelaskan BLT DD dianggarkan hingga Desember 2021 untuk menopang kebutuhan ekonomi masyarakat miskin yang terdampak pandemi, serta kemungkinan akan diperpanjang lagi di tahun 2022 namun besarannya masih kan dibicarakan di tingkat pusat.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada kendala dalam
pelaksanaannya.Penyerahan BLTDD secara simbolik dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat yaitu pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki ruangan, disediakannya handsanitizer, menjaga jarak,
menggunakan masker medis, dan jumlah peserta terbatas serta tidak melebihi dari kapasitas ruangan.
Setelah kegiatan monitoring Dirjen PDP bertemu dan ngobrol bareng bersama Camat Panekan Dicong Malele dan seluruh Kepala desa/kelurahan se Kecamatan Panekan guna penyerapan aspirasi dan kendala kendala yang di hadapi desa dalam penyaluran BLT DD sehingga masukan masukan yang diterima akan digunakan sebagai penentuan kebijakan ke depan oleh Kemendes.yg di hadiri kepala pmd dan kepala dinas pariwisata (pri/99)
