Plesiran Ke Desa Diduga Anggota DPRD Fraksi Nasdem Probolinggo Dukung Salah Satu Cakades

KABAROPOSISI.NET|Probolinggo, – Dalam penetapan Calon Kepala Desa di Desa Sumberkedawung kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, diduga ada peran tidak sehat oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi NASDEM. (11/01/22)

Dengan Mengenakan Seragam Safari dan berlencana kebesaran sebagai Anggota Dewan, Dua anggota DPRD kabupaten Probolinggo dari Fraksi NASDEM mendatangi Panlih Pilkades di Desa Sumberkedawung.

Bacaan Lainnya

Informasi didapat, melalui unggahan vidio pada salah satu Account di media Sosial Facebook yang diunggah pada tanggal 10 November 2021, ke-2 anggota DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut tampak bersama dengan salah satu Bakal Calon kepala desa setempat.

Terpaut dalam durasi perbincangan antara anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi Partai Nasdem dengan Panitia Pemilihan kepala desa tersebut menyebutkan score perihal pembobotan dan persyaratan administrasi kelengkapan milik salah satu bakal calon yang bersamanya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberkedawung.

Dalam Rangka Apakah Kehadiran mereka ke Kantor Pemilihan kepala desa di desa Sumberkedawung yang hanya menanyakan score salah satu kandidat cakades.

Anggota DPRD F Nasdem kunjungi Panlih

Ironisnya, Ketua Fraksi DPRD Probolinggo dari Partai NASDEM, Sugito mengaku dirinya tidak mengetahui mengenai kehadiran mereka ke desa Sumberkedawung.

Sementara, ketua pemilihan kepala desa Sumberkedawung,Husni Mubarrok mengatakan, “kedatangan 2 anggota DPRD Kab. Probolinggo dari Fraksi NASDEM tersebut dalam agenda memonitoring kinerja panitia pilkades” katanya.

Menanggapi perihal tersebut, Budi Haryanto salah satu aktivis pegiat masyarakat sangat menyayangkan dengan adanya ke 2 Anggota DPRD Kab. Probolinggo dari Fraksi Nasdem tersebut, lantaran ke 2 anggota DPRD tersebut sudah tidak sesuai dengan tugas pokok dan Fungsinya, dan diduga telah melanggar kode etik sebagai pejabat yang notabanenya bukan tugasnya memantau kinerja Panlih desa tetapi mengawal kebijakan pemerintah daerah.

Lengkapnya, Budi Haryanto mengatakan bahwa dirinya akan melaporkan ke 2 dewan tersebut pada Badan Kehormatan Dewan dan ke Gubernur Jawa Timur, beserta kepada dewan perwakilan wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM hingga ke Presiden Republik Indonesia. (WN)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *