Kabaroposisi.net.|BANYUWANGI – Bisa dibilang baru kali ini ada pihak yang tertarik untuk mencari tahu sejauh mana penyerapan dana Pokir anggota DPR ke Desa dan Masyarakat. Siapa mereka…?, mereka adalah para tokoh muda Banyuwangi yang tergabung dalam sebuah Forum Analisa Kebijakan Pemerintah Daerah (FOSKAPDA) Banyuwangi.
Very Kurniawan selaku Pendiri sekaligus Ketua FOSKAPDA kepada awak media Rabu 23/02/2022. Mengaku penasaran dengan dana Pokir atau yang sebelumnya disebut dana Jasmas anggota DPRD Banyuwangi. Uang rakyat yang nilainya milyaran rupiah menurut Very perlu transparansi dan ditelisik sejauh mana akuntabilitasnya. Diakui atau tidak, Very meyakini rakyat Banyuwangi tidak semuanya tahu tentang bagaimana seharusnya dana Pokir itu. Tak hanya itu kata Very, masyarakat bahkan banyak yang tidak tahu berapa jumlah dana Pokir yang dititipkan oleh negara melalui masing-masing anggota Dewan.
Inisiatif untuk melakukan kajian terhadap penyerapan dana Pokir itu kata Very, terinspirasi dari diketahuinya pada setiap kegiatan reses beberapa anggota DPRD. Yang mana berdasarkan penelusurannya diketahui dana Pokir yang disalurkan melalui acara-acara reses diduga tidak sesuai dengan jumlah Pokir yang diamanatkan. Very sebut hanya beberapa persen saja, sisanya disalurkan kemana dan dengan cara apa.
Penyampaian selanjutnya terkait Pokir Anggota Dewan, Very dan lembaganya mengatakan akan membentuk Tim Investigasi untuk melakukan kajian lebih jauh terkait penyaluran dana Pokir Anggota DPRD Banyuwangi. Dalam hal ini FOSKAPDA akan melibatkan Akademisi dan para pihak yang punya keahlian khusus.
“Kita dari Forum Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah ( FOSKAPDA ) tertarik untuk membentuk Tim investigasi dan diskusi untuk mengkaji sejauh mana penyerapan Pokir Anggota Dewan di Banyuwangi ke masyarakat dan desa-desa di dapil masing-masing. Yang jelas kami akan libatkan Akademisi dan para pihak yang berkeahlian khusus tentang Pokir anggota Dewan. Uang rakyat yang bergulir melalui Pokir dan harus disampaikan kepada rakyat nilainya bukan main jumlahnya. Dan rakyat Banyuwangi harus tahu tentang hal ini, tidak hanya datang diundang reses diserap aspirasinya tanpa diberi pemahaman secara lengkap”, ujar Very Kurniawan.
Ketika ditanya kapan FOSKAPDA akan menindak lanjuti investigasinya terkait permasalahan tersebut, Very menjelaskan bahwa untuk masalah Pokir Anggota Dewan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu ke hati-hatian dan kerja ekstra untuk memperoleh bahan kajian yang hasilnya betul-betul bisa diterima.
“Kami dan kawan-kawan sudah sejak beberapa waktu lalu intens mengadakan rapat-rapa diskusi kupas satu per satu temuan-temuan di lapangan. Yang jelas ending dari apa yang kami lakukan nantinya adalah bagaimana dana Pokir anggota Dewan yang sesungguhnya uang rakyat itu benar-benar terserap dengan baik, transparan, dan akuntabel”, pungkasnya. (r35).
