KABAROPOSISI.NET|Sumenep, – Di tengah riuhnya aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dengan beberapa tuntutan, diantaranya terkait kenaikan harga BBM jenis Pertamax. FORPERKASA yang terdiri dari mahasiswa asal Kepulauan Sapeken, juga menyuarakan persoalan terkait agen penyalur minyak dan solar (APMS).
Forum Peduli Rakyat Sejahtera (FORPERKASA) melakukan audiensi dengan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) bersama perwakilan Pertamina dan Polres. Bertempat di ruang rapat Graha Adhirasa, Kantor Pemda Sumenep, Madura. Senin (11/4).
Permohonan audiensi FORPERKASA kepada Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep, diketahui berkaitan dengan pemantauan ketersediaan BBM dan Elpiji di Kecamatan Sapeken, Sumenep, Madura, yang mengikutsertakan perwakilan Pertamina dan Polres, pada Selasa (29/3) lalu.
FORPERKASA meminta penjelasan dari Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep atas ditemukannya dispenser BBM yang kosong di APMS 56.694.06, pada saat pemantauan ketersediaan bahan bakar solar di Kepulauan Sapeken.
Perwakilan FORPERKASA Nurahmat, sesaat setelah audiensi selesai menyampaikan, Hendra staf Bagian Perekonomian Setdakab, pihak Pertamina yang diwakili Deni, dan Kanit Pidter Polres Sumenep, membenarkan bahwasanya saat melakukan pemantauan di Sapeken, kondisi Dispenser BBM APMS milik H. Ardi tersebut kosong.
“Tadi pihak Setdakab, Pertamina dan Kanit Pidter Polres Sumenep, semuanya mengamini bahwasanya memang ditemukan kosongnya Dispenser BBM di APMS milik H. Ardi itu,” jelasnya yang ditemui di sela-sela aksi demonstrasi mahasiswa Sumenep di depan gedung DPRD. Senin (11/4).
Disampaikan juga di audensi, lanjut Nurahmat, bahwasanya selama ini APMS 56.694.06 Sapeken, telah berulang kali tidak melakukan pengisian BBM ke dalam Dispenser sebelum adanya temuan oleh Staf Bagian Perekonomian, Pertamina serta Pidter Polres Sumenep.
“Kami juga menyampaikan saat audensi tadi, keterangan dari masyarakat dan juga dari Camat Sapeken, kalau sebelumnya APMS milik H. Ardi telah berulang kali bongkar muat BBM dari tanker di dermaga Pelabuhan Sapeken,” ujar dia.
Lebih lanjut, Nurahmat mengatakan, termasuk masalah harga eceran tertinggi (HET) serta perijinan APMS 56.694.06 Sapeken yang diyakini bermasalah, turut disampaikan saat audensi yang dipimpin oleh Mustangin, pelaksana tugas (Plt) Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep.
“Semua permasalahan kami paparkan tadi. Mulai dari harga jual APMS kepunyaan H. Ardi yang diatas HET Pertamina, dan juga perijinannya yang terindikasi banyak ketidaksesuaian. Oh iya, kondisi kelangkaan solar yang melanda Sapeken sekarang ini juga kamu utarakan,” imbuh dia.
Selanjutnya, FORPERKASA akan mengadakan audiensi lanjutan yang direncanakan akan berlangsung pekan depan, mengingat jauhnya jarak dari Sapeken ke Sumenep. “InsyaAllah besok kami akan kembali mengirimkan surat permohonan audiensi lanjutan pada minggu depan, guna mendapatkan penjelasan terkait fungsi pengawasan,” kata dia.
“Karena sesuai regulasi, kecamatan selaku kepanjangan tangan kabupaten, dalam melakukan pengawasan pemerintah daerah dalam hal distribusi BBM agar tepat volume dan tepat sasaran. Jadi kami memohon kepada Bupati Sumenep, agar dapat kiranya menghadirkan Camat Sapeken beserta Kapolsek Sapeken,” tutupnya.
Sementara, Aldy Wiranto Khoirul Sekretaris FORPERKASA yang juga mahasiswa asal Kepulauan Sapeken, atas audiensi yang dilakukan menerangkan, persoalan BBM di Kepulauan Sapeken berbeda dengan permasalahan di daratan. “Pak Mustangin tadi sempat menyamakan kosongnya BBM di Dispenser APMS di Sapeken dengan SPBU di daratan, tentunya kami menentang keras statement itu,” tukas dia.
“Kok bisa orang yang tidak memahami problem BBM menjabat Plt. Kabag Perekonomian, yang juga menangani domain tentang energi di Pemkab Sumenep. Bisa-bisanya dia mengatakan, di SPBU sini (Sumenep, red) juga biasa keterlambatan pengiriman BBM,” sergahnya.
Padahal, Aldy menambahkan, apa yang terjadi pada kosongnya dispenser BBM APMS 56.694.06 buk
