Kabaroposisi.net | Blora. Saat memberikan arahan secara virtual di hadapan ratusan kepala desa, kepala kelurahan, serta Forkopimcam se – Kabupaten Blora, Rabu (21/9/2022) di Pendopo Kabupaten Blora, Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo wanti-wanti kepada seluruh pihak agar tidak memotong bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Gubernur Ganjar mendukung para penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas. “Saya ingatin, ini mumpung ada penegak hukum biar semua aparatur tidak main-main. Kalau kita ingatkan baik-baik tidak bisa, saya minta aparatur untuk bertindak tegas. Pak Kapolres, Kejaksaan tidak usah ragu-ragu saya dukung. Pak Bupati bisa gerak cepat ,” tegas Ganjar Pranowo
” Kami sering diskusi dengan menteri sosial dan menteri terkait soal bantuan darimana anggarannya bagaimana penyaluran bantuan, bagaimana sisi aturan, kami disampaikan kepada bapak presiden Jokowi ada satu pos anggaran Dana Taktis yang di Badan Penanggulan Bencana, untuk keadaan darurat bisa dipergunakan, dan mendapatkan respon baik oleh bapak presiden, ” terangnya
Bahwa penyimpangan penyimpangan penyaluran bantuan sosial, BLT, BLT DD, BLT BBM, bukan hanya soal pemotongan akan tetapi penyaluran yang tidak tepat sasaran ini yang menjadikan kecemburuan sosial di masyarakat perlu solusi yang tepat.
Kepala Kejaksaan Negeri Blora Ichwan Effendi mengatakan terkait dengan kenaikan BBM sekarang ini ada kata kata yang seksi bagi masyarakat yaitu bantuan sosial, bantuan langsung yang bersifat bantuan bantuan kenapa saya bilang seksi, kata kata bantuan bantuan ini membuat senang masyarakat sekarang ini, untuk masyarakat desa maupun perkotaan.
Lebih lanjut Dia menjelaskan kata seksi ini kurang bagus jika penyaluran kurang tepat sasaran, bisa dikatakan seksi jika tepat sasaran, bagaimana bisa tepat sasaran tentunya diikuti dan didukung data yang valid serta update, bukan data kpm yang ditahun 2011 maupun 2015, mosok data yang sudah 11 tahun dipakai, namanya itu itu saja apa iya masyarakat mencintai dikatakan miskin, apakah taraf ekonomi masyarakat tidak ingin naik pasti warga masyarakat ingin naik.
” Tapi nyata masih ada yang belum update atau diperbaharui, beberapa hari kebelakang kami dari kejaksaan bersama pak Kapolres, Bupati dan OPD terkait telah diskusi memang perlu perbaikan data, hasil survei BPS ada 4 Persen warga miskin extrem dan 25 juta katagori miskin akan tetapi data tersebut apakah valid untuk sekarang ini, nyatanya ibu dari BPS memaparkan akan melakukan mendata ulang,” jelas Kejari Blora ini
Dalam kegiatan sosialisasi pendataan akan dilakukan Badan Pusat Statistik, Ichwan Effendi berkata,” Alhamdulillah Hal tersebut menyambung dengan kegiatan pendataan ulang akan dilakukan BPS program pendataan atau sensu atau apa namanya yang diperintahkan bapak Presiden, ini akan menjadi momen yang baik bagi OPD atau pemerintah desa untuk memperbaiki data untuk tepat sasaran bagi benar benar warga miskin butuhkan bantuan,”
Jika ini sudah dilakukan maka jangan main main untuk melakukan pemotongan bantuan atau apapun istilahnya, ” sebelumnya saya mohon ijin dulu ke bapak Bupati jika ada yang masih berani melakukan penyeleweng bantuan, akan kami berikan shock terapi secara hukum,” tegas Ichwan Effendi Kejari Blora
Kedepan, agar bantuan ini bisa lebih tepat sasaran maka upaya perbaikan data akan terus dilakukan.Termasuk dengan melibatkan peran aktif dari BPS, forkopimcam, kades dan kelurahan.
Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan, “BPS juga akan terjun secara detail sensus untuk menjadi basis data kita nanti termasuk dari kita juga akan melakukan pendataan ulang agar datanya lebih presisi ,” ungkapnya
Bersamaan dengan pengarahan tersebut, BPS Blora juga melakukan sosialisasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022. Nantinya pendataan tersebut akan menunjukan data kondisi ekonomi penduduk yang akan membantu pelaksanaan program pemerintah sehingga berjalan efektif. (GaS)
