Kabaroposisi.net | Blora. Kemiskinan masalah klasik masih banyak ditemukan masalah dalam program penanggulangan kemiskinan ini juga terjadi di Kabupaten Blora.Untuk itu perlunya verifikasi dan validasi data kemiskinan sebab kondisi di lapangan sangat dinamis. Hal ini juga dipengaruhi banyak indikator yang dirasa sangat sulit untuk direalisasikan agar tepat sasaran.
Data Badan Pusat Statistik Blora dari dari tahun 2019 sampai 2021 kemiskinan cenderung naik. Secara global faktor pandemi covid. Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Blora, Ahmad Labib Hilmy menyebutkan ada beberapa masalah yang harus kita identifikasi.
“Hal ini banyak dipengaruhi validasi verifikasi data, indikator masalah kemiskinan dan kesadaran pemangku kebijakan.”sebutnya. Minggu, 23/10/2022
Dijelaskan Labib, artinya data ini menjadi fundamental untuk pengentasan kemiskinan agar sasarannya tepat. Ketika data tidak sesuai, maka progam yang dicanangkan pemerintah aspek manfaatnya tidak akan bisa dirasakan. Pengentasan kemiskinan merupakan satu hal mengenai permasalahan hajat hidup orang banyak.
Ahmad Labib Hilmy berujar Indikator masalah kemiskinan banyak sekali di Badan Pusat Statistik (BPS) ada 14 indikator, dan itu terlalu rumit untuk dijadikan parameter survey dilapangan.
“Kami berharap indikator tersebut disederhanakan, supaya verifikasi dilapangan tepat sasaran.” harapnya.
Selain itu, perlunya kesadaran sosial orang yang mempunyai kebijakan.
Harapan kami, pemangku kebijakan memiliki kesadaran sosial bahwa ini PR kita bersama, yang harus kita selesaikan terkait angka kemiskinan.
Lebih lanjut kata dia, satu contoh obyektifitas yang kaitannya dengan verifikasi lapangan pemangku kebijakan juga harus membantu kawan kawan yang menjadi verifikator di lapangan. “Artinya masyarakat yang membutuhkan betul betul maka harus diutamakan, Kami berharap ada tim independen yang menjadi motivasi agar langkah itu sesuai dengan indikator yang kita tetapkan,” ungkapnya
Ini perlu gerakan yang extra odienry atau gerakan yang tidak biasa biar angka kemiskinan ini cepat terselesaikan. Jadi tiga hal ini yang menjadi catatan kami, bahwa harus ada sinergi mulai dari pemangku kebijakan, ormas, tokoh masyarakat dan tokoh agama terang Labib.
Politisi PKB tersebut menambahkan, untuk memberikan edukasi bahwa orang orang yang berhak menerima bantuan itu harus diprioritaskan. Bagi mereka yang mumpuni secara ekonomi,namun masih menerima bantuan untuk itu perlunya kesadaran, agar tidak masuk dalam data penerima bantuan sosial.
“Sampai sekarang progres verifikasi data belum saya terima,kedepan untuk progresnya akan saya tanyakan.” pungkasnya. (GaS)
