Kabaroposisi.net | Blora. Guru guru SD kelas 1 Kecamatan Cepu, Sambong, Kedungtuban laksanakan bimbingan teknis kurikulum merdeka di aula SKB hadir narasumber Anggota DPRD komisi D Achlif Nugroho Widi Utomo Fraksi PPP, Ketut Kunarwo Fraksi PKB, Bibi Hastuti fraksi PDI Perjuangan
Ainur Rofiq Kepala Dinas Pendidikan melalui kasi pembinaan Sekolah Dasar ( SD) Buana Adi Nugroho mengatakan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SD Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan guru pada Satuan Pendidikan Pelaksana IKM Jenjang SD dalam pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di Satuan Pendidikan
” Harapan kami, di tahun 2023 kegiatan ini berlanjut dengan sasaran peserta Guru Kelas 2, kls 5, Guru Penjaskes, Guru Agama dan Kepala Sekolah, ” ujarnya
Dalam kesempatan kegiatan tersebut para guru kelas 1 ini kesempatan menyampaikan uneg uneg kepada para Anggota dewan yang hadir terkait nasib mereka yang tidak lolos dalam uji PPPK atau K2
Achlif Nugroho Widi Utomo biasa di panggil Uut menceritakan sejak tahun 2015 mengawal K2 honorer kita ikut membahas hal tersebut kesejahteraan mereka kita angkat dengan kita berikan SK dengan honor setara UMK daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sampai saat ini mereka masih menerima honor tersebut
Achlif Nugroho Widi Utomo Anggota DPRD Komisi D fraksi PPP terkait K2 yang masa kerjanya 19 tahun tidak lolos passing grade (PG) menyampaikan turut prihatin, mereka dalam penjaringan melalui test kalah dengan fresh graduate ( lulusan terbaru ), ucapnya
Lebih lanjut Achlif Nugroho Widi Utomo mengatakan teman K2 sekarang ini sudah lolos PG 1 tinggal menerima SK, tapi masih banyak teman K2 yang belum lolos, kita berusaha mencari solusinya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan menteri dalam negeri dan dinas pendidikan, juga terkait SK penetapannya,” ujarnya hari selasa 1/11/202
Dia menambahkan permasalahan tidak hanya GTT ( Guru Tidak Tetap ) belum juga di PTT ( Pegawai Tidak Tetap ) jumlahnya berkisar 800 lebih dilingkungan pendidik belum di OPD lain, itu menjadi masalah kita, ” ungkapnya
” Kita berusaha mencari solusi karena ditahun 2023 wacana persoalan tersebut harus selesai, sehingga diwacana dengan Assesmen tidak lagi ujian, ini nanti dibentuk tim dari BKD dan tim teknis dunia pendidikan menunggu juknis yang intinya mengakomodir temen yang belum lolos passing grade,” terangnya ( GaS )
