KABAROPOSISI.NET|Probolinggo, – Pemuda Jawa Timur (PP-Jatim) melakukan aksi demonstrasi di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Provinsi Jawa Timur, Senin 7 November 2022.
Para pendemo mempersoalkan kebijakan Pemprov Jatim yang tidak serius dalam memperhatikan masalah kemiskinan. Padahal, angka kemiskinannya sangat tinggi.
Bahkan, di wilayah Jawa Timur ada lima daerah yang masuk dalam pilot project nasional dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, yakni Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan.
Pendemo menilai, kebijakan pengentasan kemiskinan, pintu masuknya berada di Bapedda Jatim melalui kewenangan perencanaan dan penetapan program. Namun, nyatanya tidak ada satupun program Pemprov yang mendukung dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Di Jawa Timur ini angka kemiskinannya sangat tinggi, apalagi di Jatim ini masih ada lima daerah yang menjadi pilot project dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem,” ungkap Ketua PP-Jatim, Mahmudi Ibnu Khotib.
Mahmudi menyatakan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memiliki visi dan misi, salah satunya tentang pengentasan kemiskinan. Sebab itu, ia meminta Bapedda lebih serius mengawal kebijakan melalui tugas perencanaan pembangunan khusunya mengenai pengentasan kemiskinan.
“Bapedda ini seakan sudah mati rasa kemanusiaannya, karena tidak ada program terutama untuk mengangkat derajat masyarakat dari jurang kemiskinan,” imbuhnya.
Aksi itu ditemui langsung Kepala Bapedda Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin. Dia membenarkan bahwa, berdasarkan Intruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, ada lima kabupaten di Jatim yang menjadi percontohan program nasional.
“Lima daerah ini sebenarnya kajian saja untuk mencari model dalam penanganan kemiskinan. Tapi sebenarnya semua kabupaten/kota harus menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrem ini,” ucapnya.
Mohammad Yasin mengatakan, gerakan awal dalam pengentasan kemiskinan ini melalui kevalidan data. Sebab saat ini, banyak lembaga yang mengeluarkan data kemiskinan sendiri.
“Sehingga perlu gerakan satu data yang valid, dan ketika nanti ada program bantuan sosial bisa tepat sasaran,” katanya.
Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Jatim itu mengaku sudah memotong anggaran hibah DPRD sebesar Rp 1 triliun untuk dialihkan kepada program lainnya. (tim).
