KABAROPOSISI.NET|Tulungagung, -Masih bertempat di ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Sidang Paripurna dengan agenda Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023 digelar oleh DPRD Tulungagung , Sabtu siang (19/11/2022).
Sidang yang dihadiri Bupati Maryoto Birowo, Wakil Bupati Gatut Sunu Wibowo, Ketua DPRD Marsono beserta Wakil Ketua DPRD dan puluhan Anggota DPRD Tulungagung serta Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Sebelum penetapan dan persetujuan dalam Sidang Paripurna tersebut, Andri Santosa selaku juru bicara Badan Anggaran DPRD Tulungagung menyampaikan 10 catatan demi perbaikan di masa mendatang diantaranya adalah :
1. Diupayakan pada RAPBD 2023 untuk gaji GTT, PTT guru SD dan guru SMP sudah dianggarkan.
2. Menjelang Pilpres 2024 untuk diperhatikan peran Satpol PP dalam melibatkan Linmas.
3. Mengenai selisih PPAS pagu tertinggi terdapat komponen yang tidak bisa terdeteksi di Dinas Pendidikan karena adanya dana transfer dari Pemerintah untuk diperhatikan.
4. Diupayakan ada penangan kerusakan infrastruktur oleh perangkat daerah.
5. BPBD diupayakan kegiatannya jemput bola dalam menghadapi bencana yang saat ini sudah memasuki musim penghujan.
6. Kerusakan infrastruktur yang terjadi di pantai akibat bencana belum ada penanganan dari pemerintah daerah hal ini karena belum ada mekanisme pembaruannya diupayakan untuk diperhatikan.
7. Kesediaan sumber daya manusia supaya disesuaikan dengan ketentuan yang ada disertai dengan kesejahteraannya agar pengalaman tahun yang lalu tidak terulang.
8. Terkait Perencanaan tahun ke depan supaya direncanakan lebih awal dalam pengadaan barang dan jasa.
9. Untuk belanja barang jasa diupayakan menggunakan katalog produk lokal, agar PDRBnya lebih meningkat.
10. Untuk meningkatkan PAD diupayakan menggunakan produk produk yang disediakan oleh PDAU (semisal untuk kunker memakai armada PDAU dan Mamin pesan kepada cafe eks Gorga.
Reno Mardi Putra yang membacakan pandangan akhir fraksi Gerindra juga menyampaikan beberapa catatan, diantara adalah Fraksi Gerindra berharap dengan disahkannya Ranperda tentang APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2023 mampu menjadikan pijakan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal yang lebih baik, untuk mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa serta mampu untuk menentukan prioritas belanja daerah.
Fraksi Gerindra berharap, agar dalam fungsi distribusi pada APBD yakni penggunaan anggaran daerah, harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membantu DPRD dalam melakukan pertimbangan dari alokasi anggaran dan belanja modal di masing-masing OPD.
Terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa Tahun 2023, Fraksi Gerindra tetap mengingatkan agar direncanakan lebih awal dan segera disosialisasikan semaksimal mungkin termasuk e-katalog lokal guna mempercepat belanja barang dan jasa.
Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Tulungagung yang telah bekerja keras untuk mencermati, mengoreksi, dan membahas serta menyempurnakan terhadap Ranperda APBD Tulungagung tahun 2023.
Menurutnya, dengan adanya keterbatasan anggaran, maka seluruh program dan kegiatan belum bisa tertampung dalam ranperda APBD 2023, dan untuk itu Bupati meminta agar semua pihak mengetahui dan memaklumi kondisi tersebut.
“Terkait catatan yang disampaikan oleh Banggar maupun dari fraksi DPRD, kami selanjutnya akan menindaklanjutinya, dan akan kami laksanakan utamanya yang ada di lapangan, serta juga akan kita bahas secara bersama-sama nantinya,” ucap Bupati.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Maryoto Birowo atas nama Pemkab Tulungagung tak lupa juga mengucapkan terimakasih kepada semua fraksi yang telah menyampaikan pandangan akhir terhadap ranperda APBD 2023 dengan penuh arif dan bijaksana.
“Kami juga ucapkan terima kasih kepada semua Fraksi yang telah menyampaikan catatannya,” ujar Maryoto.
Adapun hasil pembahasan bersama antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), komposisi Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan sebesar Rp. 2.575.438.726.127
2. Belanja sebesar Rp. 2.735.438.726.127. Surplus atau Defisit sebesar Rp. 160 Milyar
3. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 180 Milyar.
Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 20 Milyar.
Jumlah pembiayaan netto sebesar Rp. 160 Milyar.
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau silpa Rp. 0.
Marsono, Ketua DPRD Tulungagung mengatakan,”Dalam Rapat Paripurna tadi semua fraksi pada prinsipnya sependapat dan menyetujui terhadap Ranperda tentang APBD 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Tulungagung.”
“Semoga kerjasama yang baik dan harmonis selama ini tetap terjaga dan berlanjut serta ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang demi terwujudnya Tulungagung yang Ayem Tentrem Mulyo lan Tinoto,” pungkas Bupati. (yd)
