Kabaroposisi.net.|BANYUWANGI – Puluhan warga Dusun Genitri lakukan aksi demo ke Kantor Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Jumat 10/2/2023. Rombongan aksi demo diterima oleh Didik Darmadi selaku Kepala Desa didampingi Camat Sempu Yoppy Bayu Irawan, dan Ketua BPD Purwadi, S.Pd. Antisipasi keruwetan, terlihat keberadaan unsur TNI/POLRI (Koramil dan Polsek Sempu) kawal dan pantau jalannya aksi.
Informasi yang tertangkap media, aksi demo dilakukan oleh warga Dusun Genitri, lantaran diduga Kepala Desanya tidak transfaran dalam melakukan penjaringan Perangkat (Kepala Dusun). Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Kewilayahan (Kadus Genitri), Pemerintah Desa Gendoh Plt.kan Staf Pelayanan bernama Diky Setiawan. Sementara bakal calon Perangkat (Kadus) inisial “ASQ” yang menurut versi Kepala Desa Gendoh melalui proses penjaringan, tidak diterima oleh warga Genitri dengan berbagai alasan.
Terdengar teriakan dari salah satu orator meminta Diky Setiawan didefinitifkan jadi Kadus Genitri dengan cara mutasi. Kalau Kepala Desa memaksa ingin posisikan bakal calon yang disebutnya versi penjaringan, warga ancam akan fakum tidak akan ikuti program Pemerintah Desa. Namun Kepala Desa Didik menjawab tuntutan warga, bersikukuh pada kebijakannya yaitu sudah prosedur melalui proses penjaringan sesuai aturan dan alasan hak prerogatif. Kades Gendoh juga menepis semua dugaan-dugaan adanya kecurangan dalam penjaringan yang ditujukan pada dirinya.
Mersepon jawaban Kepala Desa pendemo kembali teriakkan sikap penolakan, dengan mengatakan bukan tidak setuju dengan pola penjaringan. Namun karena penjaringan yang dilakukan Pemerintah Desa sekarang ditengarai ada kecurangan, bahkan ada yang lantang mengatakan ada amplop, warga bersikukuh menolak. Ketika ada yang mempertanyakan soal bukti adanya amplop, ada yang nyeletuk mengatakan, “ada buktinya”. Bahkan saat itu sempat diputarkan bukti rekaman melalui saluran seluler (Hp) diduga ada percakapan pengkondisian. Sayangnya karena situasi gaduh suaranya tidak bisa terdengar jelas.
Ketua BPD Purwadi, S.Pd dengan alasan demi tidak terjadinya gejolak di masyarakat meminta Kepala Desa ambil kebijakan yang tidak menyalahi aturan tapi juga bisa diterima dan tidak mengecewakan masyarakat. Ada dua opsi disampaikan oleh Purwadi selaku Ketua BPD terkait penempatan Perangkat Desa, bisa melalui mutasi juga bisa melalu penjaringan. Kalau dengan cara mutasi tidak butuh biaya, cara penjaringan membutuhkan biaya. Kalau penjaringannya dilakukan dengan transfaran sesuai aturan maka tidak masalah, tapi kalau tidak transfaran pasti bermasalah. Ketua BPD Purwadi juga dengan lantang mengatakan bahwa tidak pernah setujui pengajuan anggaran penjaringan.
Lanjut Ketua BPD kembalikan kebijkan kepada Kepala Desa dengan memberikan pilihan dengan cara mutasi apa penjaringan. Sedikit sentilan dari Ketua BPD kalau ada jalan yang mudah kenapa harus memilih yang sulit. Diujung penyampaiannya Ketua BPD gak disangka-sangka mengatakan, “Saya lelah, selama 16 tahun jadi BPD di masa jabatan Kades Didik ini banyak masalah”. Lebih mengagetkan lagi saat itu juga Ketua BPD Purwadi, S.Pd menyatakan mundur dari jabatan BPD dan walk out dari Pendopo Desa Gendoh.
Warga Genitri memilih bertahan dan meminta Kepala Desa ambil keputusan saat itu juga. Namun Kepala Desa Didik menyatakan tetap pada pendiriannya, dan segera meninggalkan peserta aksi. Sikap Kepala Desa itu sontak membuat peserta aksi demo tak terkontrol emosinya dan teriaki kepergiannya sehingga suasana sedikit memanas. Beruntung pihak TNI dan Kepolisian yang ada bisa kendalikan emosi para peserta aksi.
Sementara Camat Sempu Yoppy Bayu Irawan juga sempat dapat semprotan dari peserta aksi demo saat menyampaikan arahan dan pencerahan kepada peserta aksi demo. Dikonfirmasi secara terpisah Camat Yoppy kepada awak media mengatakan bahwa memang jadi kewenangan mutlak Kepala Desa untuk menata dan mengatur Perangkatnya.
“Kita hanya bisa memberikan masukan ketika proses yang dijalankan tidak sesuai dengan aturan. Tadi sudah kita berikan masukan dalam rangka menjaga kondusifitas masyarakat mohon Pak Kades bisa menampung aspirasi, tapi ya kan tidak serta merta kemudian hari diputuskan. Mungkin Pak Kades butuh waktu, makanya saya juga menghimbau kepada masyarakat, marilah bijak menghadapi ini, Pak Kades juga butuh waktu untuk koordinasi dengan timnya, Pak Kades juga butuh waktu koordinasi dengan Kecamatan dan lain sebagainya”, ujarnya.
Ketika ditanya masalah suara warga pendemo dugaan adanya suap dalam penjaringan yang dilakukan Pemerintah Desa, Camat Yoppy menanggapinya,
“Itu terlalu berlebihan, kalau terbukti silahkan laporkan saja, kalau itu terbukti adanya pengkondisian atau mungkin money politik dilaporkan saja, itu kan sudah tindakan kriminal”, tegas Camat Yoppy.
Terkait Ketua BPD yang memilih walk out Camat mengatakan sedikit kurang setuju dengan sikap Ketua BPD itu. Jelasnya, karena BPD itu bapaknya rakyat bahkan bapaknya Kepala Desa juga, dan mitranya Kepala Desa. Seharusnya bisa menjadi penenang bersama-sama. Kalau salah satu meninggalkan pincang jadinya perjalanan Pemerintahan Desanya. (r35).
