Kabaroposisi.net | Jombang – Hearing Komisi B DPRD kabupaten Jombang, dihadiri kepala dinas Koperasi beserta kabid UMKM, Kepala Disdagrin, Kepala Bappeda, kepala BPKAD dan segenap anggota Komisi B kabupaten Jombang. Kamis (09/02/2023).
Sekretaris komisi B DPRD Jombang Machin ketika diwawancara menyampaikan Pemerintah Kabupaten Jombang menyadari peran UMKM (Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam memajukan UMKM, Pemerintah Kabupaten Jombang terus melakukan upaya dalam menjalankan program-programnya supaya UMKM bisa masuk ke e-katalog.
“Persyaratan UMKM untuk bisa masuk ke e-katalog yaitu UMKM harus mempunyai sertifikasi halal. UMKM di kabupaten Jombang yang sudah terdaftar hampir 60% dan akan tetap didorong sedikit demi sedikit untuk mencapai 100%. Di Jombang juga sudah banyak UMKM yang telah bekerjasama dengan grabfood,” ujar Machin.
Lanjutnya, Berawal dari pengalaman pada masa pandemi yang mengajarkan para usaha kecil agar bisa tetap bertahan. Salah satunya yaitu dengan jalur online.
“Harapannya setelah masa pandemi ini selesai UMKM mendapatkan dukungan dari pemerintah. Pemerintah harus hadir di kegiatan dalam menguatkan ekonomi. Salah satu kegiatannya yaitu dengan adanya program gratis sertifikasi halal, para pelaku UMKM dibantu dalam pendataan di e-katalog. Dan kerjasama dengan pihak kampus seperti UNDAR (Universitas Darul ‘Ulum) dan UNWAHA (Universitas Wahab Hasbullah) yang juga akan dilibatkan, “terang Makhin.
Sementara target UMKM adalah semua produk UMKM sudah masuk sertifikasi halal dan juga masuk di e-katalog. Jadi program belanja masuk di e-katalog semua.
“Kita jangan sampai kalah dengan kabupaten lain yang berbelanja hanya lewat online, dan kita juga berharap adanya kerjasama dinas dinas terkait dengan pelayanan online, baik shopee maupun grab. Dan pemerintah harus hadir memfasilitasi para pengusaha untuk kemudahan supaya bisa berjualan melalui online, “harapnya.
Tidak hanya itu, untuk mendukung UMKM, Pemerintah Kabupaten Jombang juga merencanakan pemindahan lokasi di jalan Ahmad Dahlan yang sekarang ini sedang proses diinventarisasi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, PKL (Pedagang Kaki Lima) yang lama di alun-alun Jombang, sekarang semua PKL di jalan Setiabudi akan di data dan diharapkan semua PKL yang lama akan terfokus di area baru.
“Area baru itu sendiri cukup besar, rencananya pada bulan Maret masterplan rencana gambaran itu akan di sosialisasikan kepada pihak pemerintah. Jadi pemerintah akan menetapkan bagaimana bentuk PKL nya serta rencana pasar yang akan dibangun. Harapannya para PKL akan tersentralisasi. Karena lahan yang luas Pemerintah Kabupaten merencanakan adanya sarana hiburan. Jadi area baru akan benar-benar representatif supaya masyarakat bisa berlibur dan sekaligus menikmati kuliner. Jadi, di samping kegiatan ekonomi juga merupakan sarana hiburan dan edukasi, “ungkapnya.
Ditempat sama kepala Disdagrin Suwignyo menyampaikan hearing hari adalah menanyakan terkait dengan persiapan kegiatan-kegiatan di tahun 2023.
“Di mana tiga pasangan kita sudah selesai tinggal peresmian. Dan yang kedua persiapan perpindahan pedagang pembangunan PKL yang mana di tahun 2023 ini akan dilaksanakan,” ucap Suwignyo.
Lanjutnya, ketiga adalah pengembangan dagang terkait dengan pokir dewan membantu dalam urusan PKL.
“Jawaban dari hearing hari ini bahwa mereka tetap perhatian kepada kami terkait ketiga usulan kita, dan mendapat sambutan baik sehingga perlu dipantau. Dengan harapan di tahun 2023 ini harus lebih baik artinya betul-betul akan dilaksanakan dengan baik sehingga hasilnya juga lebih baik pula, “harap Suwignyo.
Senada, kepala Bappeda Danang Praptoko menyampaikan terima kasih atas perhatian dan atensi dari legislatif. Dengan adanya hearing hari ini nantinya makin jelas kinerja dengan program kerja yang sudah ada.(sap)
