Kabaroposisi.net.|BANYUWANGI –Pemerintah Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, Selasa 13/6/2023, gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi penanganan Stunting. Hadir dalam Rakor tersebut Aiptu Didik Sudarmanto, SH Kanit Binmas Polsek Singojuruh, Serma Hisyamuddin perwakilan Koramil 0825/13 Singojuruh, H. Mukhlis Kepala KUA Singojuruh, perwakilan Korwilker Satdik Singojuruh, para Kepala Desa dan Kader Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS) se Kecamatan Singojuruh.
Rakor evaluasi terkait penanganan stunting dipimpin oleh Atim Suharyono selaku Kasie PMK Kecamatan Singojuruh. Dalan mukaddimahnya Atim Suharyono menyampaikan bahwa menangani masalah stunting tak ubahnya dengan menangani masalah kemiskinan. Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk anggaran sudah dikeluarkan, akan tetapi data angka stunting di Kecamatan Singojuruh masih muncul. Oleh karena itu melalui forum tersebut Atim Suharyono selaku Kasie PMK memberikan kesempatan kepada hadirin untuk berdiskusi dan menyampaikan semua permasalahan yang terjadi di lapangan.
Dari Polsek Singojuruh melalui Aiptu Didik Sudarmanto, SH (Kanit Binmas) mengapresiasi dan mendukung semua program Pemerintah. Termasuk soal penanganan stunting di wilayah Kecamatan Singojuruh yang sekarang menjadi agenda prioritas Pemerintah Pusat. Kanit Binmas juga mengapresiasi kinerja Kader BTS yang disebutnya tanpa pamrih yang mana besaran insentip tidak sepadan dengan apa yang dikerjakannya.
Tak jauh beda yang disampaikan oleh Danramil 0825/13 Singojuruh melalui Serma Hisyamuddin juga sangat mendukung dan siap berkolaborasi dalam hal penanganan staunting di wilayah Kecamatan Singojuruh. Sekilas diinformasikan bahwa Koramil 0825/13 Singojuruh juga dalam rangka mendukung program Pemerintah melaksanakan kegiatan program anak asuh.
H. Mukhlis (Kepala KUA) Singojuruh dalam penyampaiannya mendukung penanganan khususnya pencegahan stunting. Dikatakannya bahwa untuk penanganan stunting semua unsur harus terlibat meskipun masalah stunting tidak mungkin bisa zero (nol) tapi yang terpenting adalah berupaya (Ikhtiar). Dan dalam hal penanganan stunting KUA pasti terlibat karena KUA adalah awal dibangunnya sebuah keluarga. Oleh karena itu kata H. Mukhlis KUA telah melaksanakan kegiatan pembimbingan yang disebutnya dengan istilah BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah), BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah), dan BINWIN (Bimbingan Perkawinan).
Dari unsur Kepala Desa disampaikan oleh Mura’i Ahmad, SE., SH., MH, awali dengan memuji para Kader Posyandu juga Kader Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS). Mura’i Ahmad sebut para Kader tersebut adalah pejuang kemanusiaan di desa, tanpa keberadaan para Kader Posyandu juga Kader BTS Pemerintah tidak akan mendapatkan data. Apalagi data tentang kesehatan, datanya Puskesmas datanya Dinas Kesehatan hasil kerja para Kader. Mura’i Ahmad sebut para Kader Posyandu juga Kader BTS bekerja tanpa pamrih tanpa gaji bulanan tapi terus bekerja sesuai tupoksinya dan penuh tanggung jawab.
Mura’i Ahmad dengan lantang mengatakan Pemerintah tidak percaya kepada Kepala Desa soal data kemiskinan dan penerima bantuan. Jelasnya, Pemerintah lebih percaya kepada Badan Pusat Statistik (BPS) ketimbang data yang diperoleh RT, Perangkat Desa, dan Kader. Sementara petugas dari Statistik di satu Kecamatan hanya 1 orang, itu pun bukan warga putra daerah. Sehingga warga yang sudah meninggal 10 tahun dan warga yang tidak layak dapat bantuan masih muncul namanya. Akibatnya Pemerintah Desa jadi tumpuhan masyarakat untuk menyalahkan karena hanya itu-itu saja yang menerima.
Satu contoh soal data stunting, Kader sudah kerja mati-matian mendata warga yang stunting, ketika ada bantuan turun barkodnya stunting ternyata yang menerima bantuan stunting bukan warga yang bermasalah dengan stunting justru warga yang sudah terima beberapa macam bantuan dari Pemerintah. Mura’i juga singgung soal anggaran penanganan stunting yang dibebankan ke Pemerintah Desa, sementara ADD tidak ada penambahan. Sehingga Pemerintah Desa kesulitan sisihkan anggaran diambilkan dari mana, belum lagi ada program titipan.
Sementata Suharto Kades Singojuruh perhatiannya lebih kepada soal pendidikan. Suharto katakan keberadaan Komite Sekolah justru jadi benteng sekolah melakukan pungutan. Pasalnya Suharto berharap bantuan-bantuan Pemerintah lebih banyak untuk kebutuhan pendidikan. (r35).
