Program Tanpa Ditopang Anggaran Jadi Beban Desa, Keluh Kepala Desa Dalam Rakor FKS Singojuruh

Kabaroposisi.net.|BANYUWANGI. Bertempat di Pendopo kantor Kecamatan Singojuruh Rabu 21/6/2023, berlangsung Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Forum Komunikasi Kecamatan Sehat. Terlibat dalam Rakor Evaluasi unsur Pemerintah Kecamatan, Kepala KUA Singojuruh, perwakilan Korwilker Satdik Singojuruh, Kepala PLKB Singojuruh, Ko. UPTD Puskesmas Singojuruh, Kepala Desa dan Sekdes se Kecamatan Singojuruh dan Forum Kecamatan Sehat (FKS) Singojuruh.

Dalam Rakor Evaluasi Kinerja Forum Komunikasi Kecamatan Sehat hadir juga narasumber/pemateri dari Forum Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten dalam hal ini adalah Bu Edy dari Forum Kabupaten Sehat (FBS). Intinya Bu Edy selaku Forum Kabupaten Sehat secara panjang lebar menyampaikan banyak hal berkenaan dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung sukses terciptanya wilayah Kabupaten dan Kecamatan Sehat agar bisa berjalan dengan baik.

Jalannya Rakor Evaluasi dipimpin oleh Atim Suharyono (Kasie PMK) Kecamatan Singojuruh. Yang mana dalan mukaddimahnya disampaikan bahwa Rakor kali ini dimaksutkan untuk mengetahui sejauh mana kinerja FKS Singojuruh dan tampung gagasan dan usulan serta cari solusi ke depannya demi pelaksanaan program dengan baik. Pada kesempatan tersebut Atim Suharyono selaku Kasie PMK memfasilitasi sekaligus memandu jalannya diskusi.

Deddy Utomo selaku Ketua Forum Kecamatan Sehat (FKS) Kecacamatan Singojuruh dalam sambutannya menyampaikan. Bahwa FKS Singojuruh masih belum bisa maksimal melaksanakan program karena terkendala pembiayaan (anggaran) untuk optimalisasi kegiatan di sektap FKS. Ke depan kata Deddy, akan berupaya memaksimalkan namun tentunya perlu dukungan pihak lain khususnya dari Forum Kabupaten Sehat juga dukungan ketersedian anggaran.

Perwakilan Kepala Desa dalam hal ini disampaikan oleh Mura’i Ahmad, SE., SH., MH (Kades Gumirih). Seperti biasa Kades yang satu ini, mengakui tak pernah ada keraguan untuk melaksanakan program apapun dari Pemerintah. Hanya saja kata Mura’i, percuma program banyak dan gonta-ganti kalau tidak ditopang dengan ketersediaan anggaran yang memadai.

Dengan tegas Mura’i katakan, ” Program jangan hanya sebagai lipstik saja, program yang satu belum maksimal ganti program baru lagi itupun tanpa didukung anggaran dibebankan ke desa, dari mana desa bisa menyediakan anggaran. Betul di desa terpampang ADD sekian juta tapi disitu banyak titipan program. Satu contoh program Kanggo Riko itu adalah program Bupati tapi anggaran yang digunakan anggaran desa”, tegasnya.

Atim Suharyono (Kasie PMK) menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kades Mura’i bahwa yang jadi kendala adalah soal anggaran. Atim Suharyono juga berharap kepada Bu Edy untuk menyampaikan ke Kabupaten apa yang jadi kendala di lapangan. Pasalnya yang awak media tangkap dari diskusi pada Rakor Evaluasi Kinerja Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, tidak ada titik temu dan solusi terkait anggaran. (r35).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *