Kabaroposisi.net.|BANYUWANGI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, SH., MH terima kunjungan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro H. Syukur Priyanto, SE., MAP Jumat 23/6/2023.
Selanjutnya keduanya serius perbincangkan kondisi daerah masing-masing terutama soal bagaimana APBD dan Pendapatan Daerah di loby kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Sebagaimana disampaikan oleh Michael Edy Hariyanto, SH., MH bahwa dirinya dengan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro ngobrol soal seperti APBD dan Pendapatan Daerah.
Menurut Michael ada yang sangat menarik dan perlu ditiru apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bojonegoro tentang bagaimana bisa APBD Bojonegoro yang tadinya hanya bernilai ratusan Milyar bisa tembus 7 Trilyun.
Penasaran dengan hal tersebut beberapa awak media samperi H. Syukur Priyanto Wakil Ketua DPRD Bojonegoro untuk dimintai keterangan terutama tentang profile APBD dan Pendapatan Daerah Bojonegoro. Merespon konfirmasi awak media H. Syukur Priyanto sampaikan bahwa dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Bojonegoro mulai tahun 2004.
Alhamdulillah lanjut papar H. Syukur, pada tahun 2007, 2008 ada yang namanya Undang-Undang tentang bagi hasil. Yang mana daerah-daerah penghasil Minyak diberikan ruang untuk menginvestasikan uangnya atau punya saham di situ. Atas dasar itu Bojonegoro punya saham sebesar 4,6 % di Tambang Minyak.
Seiring dengan berjalannya waktu 2011, 2012 proses eksprolasi Minyak berjalan, akhirnya pada tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro bisa menikmati hasil dari Tambang Minyak yang ada di Bojonegoro.
Dan dimulai tahun 2012 APBD Bojonegoro merangkak naik mulai dari 1,2 Trilyun, tahun berikutnya 2,2 Trilyun dan seterusnya sampai di tahun 2023 mendekati angka 7 Trilyun.
Berikut dijelaskan capaian APBD Bojonegoro yang sangat tinggi berangkat dari mana..?, jelasnya satu, selain dari Pendapatan Asli Daerah yang mendekati angka 300 Milyar. Juga ada beberapa pendapatan yang mungkin tidak dimiliki oleh Kabupaten/Kota lain. Pendapatan tersebut berupa DBH migas, yang mana DBH migas yang diterima pada tahun ini di kisaran angka 2 Trilyun atau 6 % dari apa yang diperoleh Pemerintah Pusat.
Kemudian di luar itu Kabupaten Bojonegoro juga mendapatkan Devident dari pengelolaan Minyak karena punya saham sebesar 4,6 %. Sehingga rata-rata pendapatan yang diperoleh Bojonegoro per tahun pada kisaran angka 80 sampai 100 Milyar.
Menurut H. Syukur capaian APBD 7 Triliun itu diakuinya sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah Kabupaten Bojonegoro. Di mana empat tahun berturut-turut silva Bojonegoro setiap tahun pada kisaran angka 2 sampai 3 Triliun.
“Makanya kalau 5 tahun terakhir ini pembangunan fisik infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro sangat luar biasa. Setiap tahun kita bangun jalan cor di atas 100 Km.
Jadi setiap tahun kurang lebih 1 Triliun yang untuk bangun jalan yaitu rata-rata bangun jalan beton cor dan jalan aspal hotmick pembangunan infrastruktur maupun gedung sektor-sektor yang lain. Yang tidak kalah pentingnya kami menyadari bahwa minyak ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa terbarui, ketika minyak ini habis maka akan habis. Untuk itu biar berkah dan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa bahwa bagi hasil Minyak ini tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Bojonegoro saat ini. Kita juga berfikir bagaimana 20 tahun ke depan ketika Minyak ini habis.
Tentu kita akan menginvestasikan duwit yang kita miliki dalam bentuk dana abadi, dana abadi yang sudah kita rancang dana abadi untuk pendidikan. Jadi kita akan berikhtiar selama 4-5 tahun kita akan kumpulkan duwit kurang lebih 3 sampai 4 Trilyun untuk dana pendidikan, yang Devident dari 3-4 Trilyun yang akan kita gunakan untuk dana abadi pendidikan semua tingkat mulai SD, SMP sampai Perguruan Tinggi”, gebernya.
Ketika ditanya soal berapa kontribusi anggaran ke desa dari APBD Trilyunan yang salah satu sumbernya dari bagi hasil tambang Minyak. Dijawabnya, kalau bicara soal ADD berangkat dari dana perimbangan yang diterimanya. Rata-rata kalau bicara ADD yang diterima setiap desa antara 1 sampai 2 Milyar. Biar tidak terjadi kecemburuan sosial antara desa yang satu dengan yang lainnya, akhirnya dibuat kesepahaman antara Eksekutif sama Legislatif. Yaitu desa-desa ada yang mendapatkan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) atau BKD (Bantuan Keuangan Desa).
Dalam hal ini kata H. Syukur, desa diberikan peluang untuk mengusulkan prioritas mana yang belum tertangani di masing-masing desanya bisa untuk fisik infrastruktur, pengembangan atau BOP desa atau wisata maupun yang lain. Tetapi 430 desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro rata-rata memang 2 tahun terakhir masih fokus di infrastruktur atau fisik. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Bojonegoro, desa ada yang mendapatkan 4 sampai 5 Milyar.
“Saya mengatakan kepada pimpinan DPRD yang lainnya supaya melihat Bojonegoro, Bojonegoro mempunyai saham dan juga setiap tahun dapat kucuran dana untuk dimasukkan dalam APBD bukan deviden, Trilyunan setiap tahunnya masuk. Sedangkan di Bayuwangi ini kita gak dapat apa-apa soal APBD setoran khusus untuk APBD itu nol dari tambang emas. Kita hanya dapat bagi hasil dari pajak bukan bagi hasil dari usaha tambang emas,” ungkap Michael.
Ini kan gak adil menurut saya sambung Michael, “makanya saya sering berteriak terkait masalah ini. Lihatlah di Bojonegoro sangat menguntungkan rakyat seperti yang dikatakan tadi, bahkan desa itu dapat bagian sampek 2 Milyar tambahannya dalam bentuk BKD. Sedangkan di sini jangankan bantuan Kas desa, masuk ke APBD aja gak ada,” tuturnya.
Saya harapkan pemilik saham tambang emas itu mulai berfikir harus melihat tambang-tambang yang ada di Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan adanya kehadiran rekan dari Bojonegoro dan didengar apa yang disampaikan tadi, bisa mengetuk hati pemilik saham tambang emas di Banyuwangi”, ungkapnya dan harapan Michael Edy Hariyanto selaku Wakil Ketua DPRD Banyuwangi. (r35/ktb).
