Kabaroposisi.net | Jombang – Peran Dinsos Dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di kabupaten Jombang. Senin (26/6/2023).
Kepala Dinas Sosial Hari Purnomo ketika dikonfirmasi menyampaikan peran Dinsos dalam pencegahan dan Penurunan Stunting Melalui Kegiatan Pertemuan Peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) oleh Pendamping PKH
Sebagai dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang untuk memperkuat dan penajaman Program Keluarga harapan (PKH).
“Dinas Sosial diantaranya melaksanakan Capacity building pada SDM PKH Jombang mengenai Pencegahan dan Penanganan Stunting dengan menghadirkan Koordinator regional Jawa PKH dan Koordinator PKH Jatim.
Tingkat efektifitas pemeriksaan Ibu Hamil ke Fasilitas Kesehatan mengalami peningkatan 15% setalah diberikan materi tentang kesehatan dan gizi
Pendamping PKH dalam melakukan P2K2 bersinergi dengan Bidan Desa dan Puskesmas setempat,” ujar Hari.
Lanjutnya,pendamping dan Koordinator Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terkait pelaksanaan P2K2 selanjutnya melaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi.
Periode 1000 HPK merupakan periode pertumbuhan dari janin hingga anak berusia 24 bulan.
Dimana stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), imbuhnya.
“Anak dikategorikan mengalami stunting apabila tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya (UNICEF, WHO 2018). Penyebab stunting bersifat multidimensional, tidak hanya kemiskinan dan akses pangan tetapi juga pola asuh dan pemberian makan pada balita,” ujar Hari.
Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi berulang dalam jangka waktu lama dan kurangnya stimulasi psikososial sejak di dalam kandungan dan setelah dilahirkan.
“Tidak hanya faktor spesifik gizi, tetapi juga faktor sensitif gizi yang berinteraksi satu dengan lainnya. Stunting berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM), yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas SDM dan bonus demografi (pertambahan jumlah penduduk produktif yang besar) tidak termanfaatkan dengan baik,” terang Hari.
Perlu diketahui, Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan sebanyak 30,8 persen balita mengalami stunting. Walaupun pada tahun 2019 prevalensi stunting menjadi 27,7 persen (SSGB, 2019), angka tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024.Kasus stunting terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan di seluruh kelompok sosial ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.(sap)
