Kabaroposisi.net | Blora – Ratusan penjaga Sekolah Dasar (SD) datang memenuhi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora, Jawa Tengah, mengenakan seragam Batik dan Kemeja Hitam, yakni untuk meminta audiensi dengan para wakil rakyat dan Mereka memiliki tujuan yang sama mengadukan nasib mereka yang kurang sejahtera. Mereka berharap agar perjuangan mereka dapat menghasilkan perubahan positif bagi kesejahteraan mereka. Pada Selasa 01/08/2023
Sementara itu Ketua paguyuban penjaga sekolah kabupaten Blora, Padiman, menyampaikan bahwa tujuan dari kedatangan mereka ke DPRD adalah untuk ‘sambat’ kepada Wakil Rakyat demi kesejahteraan yang lebih baik.
Pada dasarnya, para penjaga SD tersebut ingin diakui sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, jika tidak memungkinkan, mereka meminta diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Jika kedua opsi tersebut tidak memungkinkan, maka mereka mengharapkan adanya penyesuaian gaji mereka setidaknya sesuai dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Blora.
Para penjaga sekolah beraudensi tersebut diterima oleh Anggota Komisi D Achlif Nugroho Widhi Utomo, bersama beberapa Anggota Dewan lainnya. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan khidmat akan keluhan dan tuntutan dari para penjaga sekolah tersebut. Setelah mempertimbangkan ketersediaan anggaran Dinas yang memungkinkan untuk mengcover tuntutan mereka, hasil pertemuan tersebut mengklasifikasikan para Penjaga Sekolah menjadi dua kelompok berdasarkan masa pengabdian mereka.
Pengelompokan penjaga sekolah yang pertama adalah para Penjaga Sekolah dengan masa pengabdian lebih dari empat (4) tahun. Mereka akan mendapatkan gaji sebesar Rp 1.000.000,- per bulan. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari para Penjaga Sekolah dengan masa pengabdian kurang dari empat (4) tahun, yang akan digaji sebesar Rp 800.000,- per bulan.
Peningkatan kesejahteraan penjaga sekolah agar anggaran untuk penggajian para penjaga sekolah akan bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masing-masing sekolah. Jika ternyata dana BOS di sekolah tersebut tidak mencukupi untuk mengcover penggajian mereka, maka akan ditambah dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora.
Keputusan dari DPRD Blora ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para penjaga sekolah dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan penggajian yang lebih baik, diharapkan semakin banyak penjaga sekolah yang termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Para penjaga sekolah memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah, serta membantu proses belajar-mengajar berjalan lancar. (GaS)
