KABAROPOSISI.NET|Blora – Komitmen untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan terus diperkuat. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengajak para kader partai untuk berperan aktif membantu masyarakat memahami layanan BPJS Kesehatan, khususnya terkait status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Ajakan tersebut disampaikan Edy saat menghadiri kegiatan bersama kader di Hotel Azana Blora, Minggu (31/5/2026). Menurutnya, kader memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat membantu warga memperoleh hak-haknya di bidang kesehatan.
Dalam kesempatan itu, Edy menekankan pentingnya penyebarluasan informasi mengenai layanan BPJS Kesehatan, termasuk mekanisme pengecekan status kepesertaan PBI yang kini semakin mudah dilakukan melalui layanan digital maupun hotline resmi.
“Teman-teman kader harus menjadi ujung tombak penyampaian informasi kepada masyarakat. Jangan sampai ada warga yang sebenarnya berhak mendapatkan jaminan kesehatan, tetapi tidak mengetahui status kepesertaannya,” ujar Edy.
Ia menjelaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program strategis negara yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui skema PBI, pemerintah menanggung iuran bagi masyarakat kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani biaya.
Namun demikian, Edy mengakui masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya melakukan pengecekan status kepesertaan secara berkala. Akibatnya, tidak sedikit warga yang baru mengetahui kepesertaannya tidak aktif saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
Karena itu, ia mendorong para kader untuk aktif memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat. Jika ditemukan warga yang masuk kategori desil 1 hingga 5 namun kepesertaannya tidak aktif, kader diharapkan dapat membantu proses advokasi agar hak mereka kembali diperoleh.
“Jangan menunggu sakit dulu baru mengecek BPJS. Jika status kepesertaan dipastikan aktif sejak awal, masyarakat akan lebih tenang dan terlindungi ketika membutuhkan pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Edy juga mengungkapkan bahwa secara nasional masih terdapat jutaan peserta PBI yang dinonaktifkan. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 hingga 30 persen telah berhasil diaktifkan kembali. Data tersebut masih terus berkembang dan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan bersama BPJS Kesehatan di tingkat pusat.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan kader di lapangan menjadi kunci untuk memastikan tidak ada masyarakat miskin yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.
Menutup kegiatan tersebut, Edy mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kemudahan teknologi yang tersedia guna memeriksa status kepesertaan secara berkala.
“Sekarang semuanya lebih mudah. Manfaatkan layanan yang ada untuk memastikan status BPJS tetap aktif. Dengan begitu, perlindungan kesehatan bagi keluarga bisa tetap terjaga,” pungkasnya.
Langkah edukasi yang digagas Edy Wuryanto ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperluas akses perlindungan kesehatan bagi warga yang membutuhkan, sehingga cita-cita jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat semakin terwujud. (GaS)
