Kabaroposisi.net |Magetan – Desa Truneng, Kecamatan Sukomoro, diguncang kontroversi setelah hasil ujian Perangkat Desa di sana dinyatakan batal dan dijadwalkan untuk diadakan ujian ulang. Meskipun demikian, warga Desa Truneng tetap bersikeras meminta keadilan, merespon dugaan kecurangan yang menghantui proses ujian tersebut.(Senin 18/12/23)
Sebuah aksi massa yang melibatkan ratusan penduduk Desa Truneng mengalir ke kantor DPRD Magetan, sebagai bentuk aspirasi dan tuntutan terhadap anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Ketua DPRD Magetan, Sujatno, bersama Komisi A, Inspektorat, dan Dinas PMD Magetan menyambut kedatangan massa di ruang Banggar.
Selama audensi berlangsung, perwakilan massa dengan tegas menyampaikan tuntutan mereka, didukung oleh bukti-bukti terkait dugaan kecurangan dalam ujian pengisian Perangkat Desa. Koordinator Aksi, Angga Gunarto, menyatakan, “Kami menuntut agar kasus ini diteruskan, dengan mengidentifikasi siapa yang salah dan siapa yang memiliki peran penting dalam kejanggalan ini. Jika ada pelanggaran pidana, kami siap membawa permasalahan ini ke ranah hukum.”
Angga menegaskan bahwa masyarakat tidak akan berhenti bersuara dalam memperjuangkan keadilan dan transparansi. “Jangan sampai kita diam jika ada kejanggalan. Kita harus bersuara demi keadilan,” ujarnya, sambil menyatakan kesiapan untuk melibatkan kepolisian jika ditemukan unsur pidana selain kesalahan administrasi.
Ketua DPRD Magetan, Sujatno, merespons tegas atas aspirasi tersebut, menyatakan komitmen untuk mengawal seluruh proses penyelesaian terkait pelanggaran administrasi yang mungkin ditemukan. “Ujian ulang sudah dilakukan, dan jika ada pelanggaran, akan ada sanksi. Kami akan terus mengawal dan berkomunikasi dengan inspektorat secara tertutup,” terangnya.
Sebelumnya, diberitakan adanya dugaan kecurangan dalam ujian Perangkat Desa Truneng, yang mengakibatkan puluhan warga Desa Truneng melakukan aksi di Kantor Desa dan kemudian memperluas protes mereka ke kantor DPRD Magetan. Tuntutan utama mereka adalah pembatalan hasil ujian Perangkat Desa dan penyelenggaraan ujian baru sebagai langkah menuju keadilan. (A.d.a)
