Kabaroposisi.net | Jombang – Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Bergerak, di Kabupaten Jombang digelar di ruang rapat Swagata Jombang, Jawa Timur pada Selasa (12/03/2024) pagi.
Rakor Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Bergerak Di Kabupaten Jombang dihadiri Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat (DSDD) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Riyanto, S.T., M.M. Dan Tenaga Ahli BNPB Brigjen TNI H. Yan Namora, Pj Bupati Jombang Sugiat, S.Sos, M.Psi.T. Tampak hadir juga Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati, M.Si, Forkopimda Kabupaten Jombang, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, serta Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Jombang.
Pada kesempatan tersebut Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat (DSDD) BNPB, Agus Riyanto, S.T., M.M. didampingi Tenaga Ahli BNPB Brigjen TNI H. Yan Namora menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai sebesar Rp. 200.000.000,- sebagai Dukungan Penanganan Darurat Banjir dan Tanah Bergerak di Kabupaten Jombang Tahun 2024 kepada Pj Bupati Jombang Sugiat, serta memberikan bantuan Dana Siap Pakai Sebesar Rp. 200.000.000 sebagai Dukungan Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.
Tidak hanya itu, kedua Kabupaten yang tengah ditimpa bencana tersebut, juga menerima bantuan Dukungan Peralatan dan Logistik dari BNPB.
Pj Bupati Jombang Sugiat pada Rakor tersebut melaporkan kondisi terkini di wilayah Kabupaten Jombang yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama, akibat terjadinya bencana gerakan tanah di Dukuh Sumberlamong, Dusun Jumok, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, yang merusak 12 rumah warga dan memaksa 11 kepala keluarga dengan 34 jiwa untuk mengungsi. Selain itu, retakan tanah sepanjang 100 meter di Dukuh Banturejo, Dusun Jumok, Desa Sambirejo, juga mengancam 42 rumah dengan 117 jiwa. Selanjutnya, di Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, telah terjadi longsor yang menyebabkan rusaknya 4 hektar perkebunan masyarakat.
“Tak hanya itu, wilayah Kabupaten Jombang juga dilanda banjir di beberapa titik, seperti Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito, kecamatan Jombang, Kecamatan Kesamben, dan Kecamatan Bandarkedungmulyo yang menggenangi pemukiman dan area persawahan, ” papar Pj Bupati Jombang Sugiat.
Dalam menghadapi situasi ini, upaya teknis telah dilakukan untuk menangani bencana banjir. Percepatan pengaliran air dan pendirian dapur umum telah berhasil mencegah meluasnya banjir, sehingga kebutuhan hidup dasar masyarakat dapat segera terpenuhi, imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten Jombang secara berkesinambungan berupaya menangani bencana gerakan tanah dengan melakukan kaji cepat dampak, penetapan status kedaruratan, pengaktifan pos komando penanganan darurat bencana, dan dapur umum.
“Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat terdampak dapat terus berjalan dengan optimal, “tandasnya.
Pemerintah Kabupaten Jombang juga telah memulai pemetaan detail dan penelitian lanjutan terhadap munculnya gerakan tanah sehingga diharapkan akan dapat memberikan kepastian atas potensi bahaya yang sedang dan akan dihadapi oleh masyarakat.
“Berkaitan dengan 11 kepala keluarga dan 34 jiwa yang terdampak langsung oleh kejadian gerakan tanah, pemerintah Kabupaten Jombang selain memberikan pelayanan pengungsian juga akan segera melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana yang menjadi bahan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk mendapatkan gambaran detail mekanisme pemulihan yang akan diambil. Untuk itu, kami akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BNPB serta badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur terkait hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil bersifat sinergis dan sesuai dengan standar penanganan pasca bencana yang terbaik, ” tutur PJ Bupati Sugiat.
Ditempat sama, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Riyanto, S.T., M.M. menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten Jombang segera bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait kondisi tanah bergerak sebagai bahan untuk mengambil kebijakan. BNPB siap memberikan bantuan stimulan, jika opsinya relokasi.
“Kami sarankan tentu relokasi lebih baik, namun tidak mudah harus ada ketersediaan lahan. Kadang masyarakat tidak mau pindah jauh-jauh dan mereka punya lahan mandiri. Apabila lahan milik sendiri nanti mungkin atas usulan Pemerintah Daerah kami pun nanti bisa membantu untuk stimulan rumah. Skema kami stimulan bantuan rumah. Tapi kalau memang dari Kabupaten sudah ada anggarannya, kami siap seperti beberapa daerah lainnya. Stimulan Rumah itu bukan penggantian rumah seperti asuransi. Namun luasan dan besaran rumahnya sudah ditentukan. Itu jika memang opsinya relokasi,” pungkasnya.(tyas)
