Kabaroposisi.net | Blora – Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2023 berlangsung pada Kamis, 28/3/2024 di ruang rapat DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan agenda penerimaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati atas penggunaan APBD tahun 2023.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, HM Dasum yang didampingi seluruh Wakil Pimpinan Dewannya, yaitu Mustopa dari PKB, Sakijan dari Partai Nasdem dan Siswanto dari Partai Golkar, dan anggota Dewan yang hadir hanya separuh, ada 19 anggota dewan yang berhalangan hadir dalam rapat yang telah direncanakan sejak jauh hari sebelumnya. 13 diantaranya sakit, sedangkan 6 lainnya beralasan izin.
” Berdasarkan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, hari ini DPRD Kabupaten Blora menyelenggarakan rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2023. Memenuhi ketentuan tersebut, lanjutnya, pemerintah Kabupaten Blora pada Senin, 25 Maret 2024 telah mengirimkan buku LKPJ akhir tahun anggaran 2023 kepada DPRD dengan pengantar surat nomor 130/1485/2024,” terang ketua DPRD Blora HM. Dasum di gedung DPRD Blora
Dalam pidato penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Arief Rohman menyampaikan apresiasinya atas kerjasama yang baik antara jajaran eksekutif yaitu Pemerintahan Kabupaten Blora yang dipimpinnya dengan jajaran legislatif yaitu para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blora.
Arief Rohman mengatakan,” saya sangat mengapresiasi atas kerjasama yang baik antara unsur eksekutif yaitu Pemerintah Kabupaten Blora dengan unsur Legislatif yang bahu membahu sesarengan Mbangun Blora, yang berbuah pada kebijakan – kebijakan yang bermanfaat dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat,” ucapnya diatas podium
Bupati Blora menyampaikan bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini adalah bentuk daripada upaya cek and balancing, untuk melihat pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blora, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 kemarin, ” ujarnya
Lebih lanjut Arief Rohman memimpin kabupaten 3 tahun ini mengungkap terkait penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik, transparan danyang telah menjalankan akuntabilitasnya baik, yang dibuktikan dengan penerimaan predikat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya. ( Gas )
