Kabaroposisi.net | Banyuwangi – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 10.323 sertipikat hasil Redistribusi Tanah yang diperuntukkan untuk bangunan permukiman. Sebanyak 5.000 perwakilan penerima sertipikat memenuhi lokasi penyerahan, yaitu Gedung Olahraga (GOR) Tawang Alun di Kabupaten Banyuwangi pada Selasa (30/04/2024).
Di hadapan ribuan masyarakat, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa sertipikat tanah benar-benar sampai di tangan masyarakat. Pembagian sertipikat hasil Redistribusi Tanah ini adalah yang pertama dilakukan oleh presiden sejak ia menyerahkan SK Biru pada akhir tahun 2023. “Ini adalah Redistribusi Tanah yang paling besar di seluruh Indonesia, di Banyuwangi ini,” terang Presiden RI yang disambut sorak-sorai seluruh masyarakat yang hadir.
Para penerima sertipikat kali ini berasal dari 17 desa di Banyuwangi yang mana sebelumnya masuk dalam kawasan hutan. Saat ini tanah tersebut sudah dilepaskan dan memiliki legalitas hak atas tanahnya. “Ada yang bekas lahan hutan, ada yang bekas HGU (Hak Guna Usaha, red). Semuanya sudah diserahkan kepada Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari semuanya,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Sertipikat yang saat ini diterima masyarakat merupakan Sertipikat Tanah Elektronik pertama dari hasil Redistribusi Tanah di Indonesia. Dengan sertipikat ini diharapkan, tidak ada oknum yang bisa bermain dalam penentuan subjek Redistribusi Tanah. “Tapi kalau sudah pegang sertipikat, semuanya aman. Ini sertipikatnya ada. Luasnya ada, gambarnya di sini ada,” terang Joko Widodo seraya menunjukkan tampilan Sertipikat Tanah Elektronik.
Dengan Sertipikat Tanah Elektronik ini seluruh data terekam dalam sistem secara transparan. Masyarakat juga tetap dapat memegang sertipikat berbentuk fisik dengan model yang lebih sederhana, namun tetap terjamin keamanannya. “Ini penting karena yang terjadi 10 tahun saya jadi presiden, setiap saya ke daerah isinya hanya sengketa tanah. Urusan sengketa tanah. Urusan konflik tanah. Karena apa? Karena _panjenengan_ tidak punya sertipikat,” pungkas Presiden Joko Widodo.
Terkait sertipikat elektronik yang jadi salah satu tugas utama dari Presiden RI kepada Menteri AHY saat dilantik 21 Februari 2024 lalu, Menteri ATR/Kepala BPN melaporkan bahwa hingga April 2024, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan sebanyak 33.553 Sertipikat Tanah Elektronik dan 34.929 Buku Tanah Elektronik. “Capaian tersebut akan terus kami akselerasi. Nantinya juga akan ditunjang dengan Kabupaten/Kota Lengkap untuk mengimplementasikan penerbitan dokumen elektronik,” lapor Menteri AHY.
Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. Sementara itu, hadir mendampingi Menteri AHY, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran. Turut hadir, Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani beserta Forkopimda Kabupaten Banyuwangi. (*red/ktb)
