Kabaroposisi.net, Ngawi – Sebanyak 206 kepala desa dari Kabupaten Ngawi mengikuti bimbingan teknik (bimtek) yang diselenggarakan di Jogjakarta. Acara ini berlangsung mulai tanggal 26 -28 Juni 2024 di Hotel Shafir. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepala desa, khususnya dalam hal pengelolaan pemerintahan desa dari sisi hukum dan informasi.
Acara bimtek ini dibuka Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko. Dalam sambutannya, Dwi Rianto Jatmiko menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas kepala desa untuk mendukung pembangunan desa yang lebih baik dan transparan. “Kepala desa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola pemerintahan desa, baik dari aspek hukum maupun informasi,” ujarnya.
Hari pertama, bimtek diisi dengan materi tentang Keterbukaan Informasi Publik desa. Materi ini dianggap sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. Keterbukaan informasi publik di desa menjadi fokus utama karena merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dua narasumber diundang untuk mengisi materi pada hari pertama. Mereka adalah Djoko Tetuko dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur dan Arys Purwadi dari PWI Ngawi. Kedua narasumber ini memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam bidang keterbukaan informasi publik.
Djoko Tetuko dalam penyampaiannya menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik di desa. Menurutnya, keterbukaan informasi akan membantu masyarakat desa untuk lebih memahami proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. “Keterbukaan informasi adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Djoko Tetuko.
Sementara itu, Arys Purwadi menilai bahwa dalam mengelola informasi publik desa, penting untuk melibatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence). Menurut Arys, teknologi ini dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola dan menyebarkan informasi dengan lebih efisien dan efektif. “Kecerdasan buatan dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mendukung keterbukaan informasi publik di desa,” ujarnya.
Selain itu, bimtek ini juga menjadi ajang bagi para kepala desa untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengelola pemerintahan desa. Interaksi dan diskusi antar peserta diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi inovatif yang dapat diterapkan di masing-masing desa.
Pada hari berikutnya, bimtek akan dilanjutkan dengan materi lain yang tidak kalah penting, seperti pertanahan dan restorative justice. Narasumber yang akan dihadirkan dari Kejaksaan Ngawi, Polres Ngawi dan BPN Ngawi.
Bimtek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintahan desa di Kabupaten Ngawi. Dengan peningkatan kapasitas kepala desa, diharapkan dapat tercipta pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (RYS)
