P muKabaroposisi.net | Blora – Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Blora H.M Dasum, didampingi sejumlah Wakil Ketua DPRD di ruang pertemuan setempat, Sabtu (13/7/2024). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemkab Blora menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023, dirangkaikan penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum gabungan fraksi PDI-P, PKB, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKS dan Partai Gerindra sebagai juru bicara Aditya Candra Yugaswara terkait Dinas Pertanian, Pangan, Perkebunan dan Perikanan (DP4) serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora menyentil ” Maraknya musibah yang merenggut nyawa petani, terutama di daerah selatan akibat penggunaan jebakan tikus menggunakan arus listrik, kami harap PEMDA segera menindaklanjuti dengan penerbitan dan penegasan regulasi terkait larangan penggunaan jebakan tikus menggunakan aliran listrik.
Juru bicara Fraksi gabungan melalui juru bicaranya mengingatkan Blora merupakan satu-satunya Kabupaten yang mempunyai Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD) di Indonesia. Suatu potensi daerah yang sampai saat ini belum teroptimalkan bahkan cenderung menjadi beban APBD, selain itu Blora menjadi Kabupaten yang populasi ternak Sapinya terbesar di Jawa Tengah. Dua potensi ini semestinya menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan PAD serta kesejahteraan masyarakat Blora kedepannya, sehingga ternak sapi dan BIBD menjadi ikon baru Kabupaten Blora di masa datang.
Juga menambahkan terkait Pekerjaan fisik maupun non fisik untuk segera dikerjakan yang ada,baik di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum maupun dinas terkait Pada Tahun Anggaran 2024 sudah lebih dari 1 semester. Banyak pekerjaan di DPU PR yang belum terlaksana. Oleh karena itu, DPUPR Kabupaten Blora harus memberikan informasi, berapa jumlah paket kegiatan tahun ini. Berapa jumlah yang telah dilelang & berapa jumlah paket yang belum dilelang? Supaya pekerjaan bisa selesai pada musim kemarau tahun ini.
Sepanjang Jalan Nasional Cepu-Surabaya (Bundaran Ketapang sampai Taman Seribu Lampu) banyak sekali pedagang kaki lima, baik yang menggunakan gerobak maupun tenda, yang mengurangi kerapian &mengganggu kelancaran pengguna jalan, agar dapat ditata dan ditertibkan. Mengingat jalan tersebut adalah pintu masuk utama Kabupaten Blora dari wilayah Timur. Agar kota cepu tidak terkesan kotor dan kumuh karena penataan kota yang kurang baik.
Juga sepanjang jalan antara Pasar Mustika Plaza, yang sebelum Covid adalah jalan 1 arah bagi kendaraan roda 4 atau lebih, namun sekarang menjadi jalan 2 arah, yang membuat warga lokal menjadi bingung, padahal masih ada rambu-rambu dilarang lewat dari arah mustika plaza menuju bundaran ketapang, hal tersebut justru membahayakan pengguna jalan.
Kami Gabungan Fraksi-Fraksi mengharapkan dinas terkait agar melakukan tindakan agar status jalan tersebut jelas.
Jubir juga menyampaikan untuk diperhatikan Jalan wilayah Blora selatan : Ruas Bangkleyan sampai dengan Doplang yang belum tersentuh pembangunan, b. Jalan wilayah Blora barat : Jalan Dalangan- Bedingin Kedungbacin Kec Todanan, Jalan Todanan Karanganyar – Sendang – Bicak Kec Todanan. C. Jalan dari Desa Tunjungan menuju lokasi waduk Greneng – dan dari Desa Tunjungan menuju Desa Keser.
Demikian Pandangan Umum Gabungan Fraksi- Fraksi terhadap RANPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023, dan beberapa hal lain yang perlu mendapatkan perhatian kita semua terkait jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blora ucap jubir gabungan fraksi. (GaS)
