Kabaroposisi.net | Blora – Publik Blora tak akan pernah lupa tragedi tahun 2011 lalu. AN yang waktu itu menjadi Wakil Bupati mutasi pejabat tanpa sepengetahuan atau seizin Bupati, JN
Tragisnya, hal itu dilakukan ketika JN sedang menunaikan ibadah haji. Keruan saja, peristiwa tersebut tidak saja membuat geger di kalangan ASN, melainkan merembet ke masyarakat umum.
Entah disadari atau tidak, apakah akibat tindakannya itu dapat dikategorikan dosa besar atau tidak, lantaran mengganggu seseorang (Bupati) yang sedang beribadah di tanah suci ? Bukankan kesempatan untuk berhaji sekali seumur hidup ? Dan bahkan untuk bisa berhaji ke Mekah Madinah orang harus antri puluhan tahun.
Realitasnya, akibat peristiwa itu, Bupati pada waktu itu, JN nekad pulang mendahului jadwal pemulangan haji ke asal daerah lainnya.
Dan, sesampainya di tanah air (Blora), Bupati merombak kembali rotasi pejabat (sebagian promosi) yang dilakukan oleh AN.
Pasca peristiwa itu, publik Blora, terutama di kalangan ASN merasakan bahwa hubungan Bupati dengan Wakil Bupati disharmonis. Dan dampaknya, bisa dipastikan akan mengakibatkan jalannya roda pemerintahan di Blora tidak efektif.
Terlepas ada kesan pekerjaan Wakil Kepala Daerah saat ikut menata pemerintahan menunggu disposisi Kepala Daerah, apapun alasannya, peristiwa di tahun 2011 itu secara etika atau bahkan secara regulasi tidak pas.
Disharmoni itu terjadi hingga masa jabatan JN dan AN habis. Hingga akhirnya, di tahun 2015 Kokok kembali mencalonkan diri untuk periode kedua, dan ganti pasangan, yakni Arief Rohman.
Waktu itu, AR posisinya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari PKB. Sebelumnya, tokoh muda ini menjadi TA di Kemendes RI, sehingga wajar jika jaringannya di Pemerintah Pusat sangat luas. Dan pasangan JN dan AR memenangi kontestasi Pilkada Blora.
Faktanya, saat menjadi Wakil Bupati, AR tetap menjaga etika sebagai Wakil Bupati. Dia tidak pernah menjalankan tugas yang melampaui kewenangan Bupati. (red)
