Kabaroposisi.net | Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang melaksanakan apel gelar pasukan dan peralatan penanggulangan bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Apel dipimpin langsung oleh Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo bertempat di Alun-alun Jombang. Selasa (19/11/2024) pagi.
Mengingat kondisi geografis Jombang yang rentan terhadap bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung, apel ini menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana tersebut. Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, TNI/Polri, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana.
“Apel ini untuk memastikan kesiapan kita semua, baik personel maupun peralatan, dalam menghadapi potensi bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi di Kabupaten Jombang. Hal ini merupakan bentuk nyata tanggung jawab dan kepedulian kita terhadap keselamatan masyarakat, mengingat karakteristik geografis, geologis, dan topografi wilayah Kabupaten Jombang yang sangat beragam, terdiri dari dataran rendah, pegunungan, hingga area persawahan yang rentan terhadap gangguan alam, ” tuturnya.
“Memasuki musim pancaroba, peralihan dari kemarau ke musim penghujan, kita harus bersiap menghadapi perubahan cuaca yang sering kali tidak menentu. Kondisi ini berpotensi memicu cuaca ekstrem yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, bahkan ancaman badai tropis. oleh karena itu, kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan mitigasi menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi,” tambahnya.
Fenomena bencana alam adalah hal yang tidak dapat ditolak. Meski demikian, pemerintah perlu yang lebih melakukan upaya untuk dapat meminimalisir dampak yang mungkin terjadi akibat bencana tersebut atau yang biasa disebut dengan mitigasi bencana.
“Peningkatan curah hujan yang diprediksi akan terjadi membutuhkan langkah-langkah strategis, baik dari pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat. Kita harus bersinergi untuk memastikan langkah pencegahan, mitigasi, dan penanganan bencana dapat berjalan dengan baik. Hal ini mencakup kesiapan individu, organisasi, hingga sumber daya peralatan yang tersedia,” tegasnya.
Edukasi terkait pemahaman mengenai risiko bencana kepada masyarakat harus dilakukan, sehingga masyarakat mampu bertindak cepat dan tepat dalam situasi darurat. Edukasi ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, dan diberikan kepada warga khususnya masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Harapannya, masyarakat akan memahami apa yang harus dilakukan, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.
“Semakin semua pihak sadar bencana, maka semakin besar kemungkinan siap untuk selamat menghadapi bencana,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Jombang terus berupaya mengantisipasi potensi bencana melalui pendekatan yang holistik, mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Salah satu langkah strategis adalah mendorong penerapan Community-Based Disaster Risk Management (CBDRM) atau pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas.
Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi subjek, tetapi juga aktor utama dalam upaya mitigasi bencana sejak dini, sehingga dapat meminimalisasi dampak negatif, baik korban jiwa maupun kerugian material.
Penanggulangan bencana adalah urusan bersama yang memerlukan sinergi unsur pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Semua pihak harus bergandengan tangan dan saling mendukung untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana.
“Koordinasi yang kita bangun hari ini melalui apel gelar pasukan ini diharapkan dapat menjadi landasan kokoh untuk mengatasi setiap tantangan yang ada di depan kita. Apel gelar pasukan ini juga diharapkan menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan sinergitas semua elemen, baik Pemerintah, Forkopimda, Forkompincam, hingga tokoh masyarakat dan relawan,” ujarnya.
Pemahaman tugas dan peran masing-masing lembaga penting agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan secara terorganisir dan optimal, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian materi dapat diminimalisir.
“Pada kesempatan kali ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perangkat daerah terkait lainnya dengan TNI, POLRI, dan para relawan, serta semua unsur yang terlibat dalam penanganan kebencanaan di Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan seluruhnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus membangun semangat kita untuk terus berjuang demi kemanusiaan,” ungkapnya.
Ditempat terpisah, Plt Kepala Pelaksana BPBD Jombang Wiko Birawa Filipe Dias Quintas melalui Sekretaris BPBD Heri Setyobudi menyampaikan, apel merupakan bentuk kesiapan kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menghadapi bencana alam.
“ Dari 21 Kecamatan, 302 Desa, dan 4 Kelurahan BPBD Jombang sudah memetakan wilayah yang rawan terjadi bencana alam, dan dilakukan pemantauan setiap 6 jam sekali oleh Pusdalops BPBD Jombang,” paparnya.
Pergantian musim kemarau ke musim penghujan bencana alam yang sering terjadi yakni bencana alam banjir bandang, banjir luapan, tanah longsor, serta angin puting beliung.
“ Saya berharap Pemerintah Kabupaten Jombang beserta masyarakat, siap, tangguh dan siap untuk melaksanakan penyelamatan dari kebencanaan yang ada di Kabupaten Jombang,” pungkasnya.(tyas)
