Kabaroposisi.net.|Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menekankan pentingnya kebijakan tata ruang yang terintegrasi demi mengatasi isu tumpang tindih pemanfaatan lahan serta mendukung percepatan prioritas pembangunan nasional. Menko AHY menyoroti kompleksitas tata ruang nasional dan pentingnya kolaborasi semua pihak.
“Saya perlu menyampaikan bahwa urusan spasial planning atau tata ruang ini kompleks dan membutuhkan kehadiran dan kerja sama kita semua. Bagaimana kita benar-benar punya satu peta, satu referensi. Itulah dalam berbagai kesempatan kita rembuk untuk benar-benar mengimplementasikan kebijakan satu peta,” ujar Menko AHY.
Menko AHY juga menggarisbawahi tantangan dalam mewujudkan kebijakan satu peta yang menyeluruh. Menurutnya, integrasi data geospasial harus dipercepat, mengingat saat ini baru sekitar 10 persen wilayah Indonesia bebas dari masalah tumpang tindih batas wilayah.
Sejak 2010, pemerintah telah memulai Kebijakan Satu Peta sebagai langkah strategis untuk integrasi data geospasial, yang terbukti berhasil mengurangi tumpang tindih pemanfaatan lahan hingga 30,1%. Namun, masih banyak pekerjaan rumah, seperti percepatan penyelesaian RTRW dan RDTR di daerah serta integrasi dokumen tata ruang dengan perencanaan pembangunan dan sistem perizinan berusaha nasional seperti OSS. Menko AHY menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tata ruang bergantung pada keselarasan dan koordinasi lintas sektor.
“Tata ruang bukan hanya di darat, bukan hanya di laut, melainkan juga udara, termasuk dalam tanah. Underground spatial planning ini juga harus ditata dengan baik untuk mempersiapkan masa depan kita,” ungkap Menko AHY seraya berharap diskusi hari ini dapat menghasilkan langkah-langkah teknis operasional yang terkoordinasi untuk mendukung kebijakan nasional.
Dengan dukungan Kementerian ATR/BPN sebagai koordinator, harapan besar disematkan agar kebijakan tata ruang yang terpadu mampu menjadi terobosan kebijakan yang mendukung investasi, pembangunan, dan penyelesaian konflik batas wilayah di seluruh Indonesia.
Rapat Tindak Lanjut One Spatial Planning Policy (4-12-2024) dihadiri Kepala Badan Informasi Geospasial Muh. Aris Marfai, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wamen Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Wamen Kementerian Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, Wamen ESDM Yuliot Tanjung, Wamen Pertanian Sudaryono, Wamen PKP Fahri Hamzah, perwakilan Kemenko Perekonomian, KemenPU, Kemendagri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan dan TNI. Menko AHY didampingi oleh Sesmenko Ayodhia G.L.Kalake, Deputi Rachmat Kaimuddin, Staf Ahli Menteri dan para Staf Khusus Menko AHY Agust Jovan, Si Made Rai, dan Sigit Raditya. (*red)
