Ketua Bapemperda Blora, Pembangunan Harus Memiliki Dasar Hukum Kuat dan Berkualitas

Exif_JPEG_420

Kabaroposisi.net | Blora – Badan Perancangan Pembangunan Daerah (Bapemperda) merupakan lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah. Ketua Bapemperda DPRD Blora, H. Mochamad Muchklisin yang terpilih kembali pileg 2024 dari dapil 1 fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan daerah lewat pengawalan peraturan daerah (Perda) yang berkualitas.

“Setiap program pembangunan harus memiliki dasar hukum yang kuat agar terhindar dari permasalahan hukum. Perda ini penting untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keberlanjutan pembangunan,” ujar Cak Sin.

Bacaan Lainnya

Menurut Cak Sin panggilan akrabnya, bahwa Bapemperda memiliki peran fungsi yang strategis dalam membentuk landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan hidup. Yang ditemui diruang kerjanya Jumat 20/12/2024

Dalam wawancara dengan awak media bersama Cak Sin Bapemperda membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, sehingga aspirasi mereka bisa terakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan. juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan Perda.

“Transparansi memungkinkan masyarakat mengawasi proses dan berkontribusi. Ini adalah upaya kami agar setiap Perda yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Blora,” jelasnya.

Cak Sin menegaskan bahwa Bapemperda siap mengawal sembilan program prioritas yang diusung. Ia mengajak seluruh anggota Bapemperda untuk bekerja sama dalam mendukung visi pembangunan tersebut.

“Hanya dengan kerja bersama, Blora dapat menjadi lebih maju dan berkelanjutan,” tegas Cak Sin.

Lebih lanjut, Cak Sin menyampaikan bahwa Bapemperda memiliki tanggung jawab besar dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam Blora secara berkelanjutan.

Perda terkait pengelolaan lingkungan hidup, tata ruang, dan pengembangan ekonomi dirancang untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam.

“Perda bukan sekadar dokumen hukum, tetapi landasan strategis untuk menciptakan Kabupaten Blora yang maju dan berdaya saing,” demikian pungkas Cak Sin politisi PKB dapil satu tersebut. (GaS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *