Kabaroposisi.net | Magetan – Polemik terkait pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) beberapa waktu lalu kini melebar ke isu lain yang lebih mengkhawatirkan, yakni minimnya sinergitas di tubuh DPRD Kabupaten Magetan.
Ketua DPD LIRA Magetan menyoroti bahwa kegiatan tersebut justru memperbanyak laporan pengaduan yang masuk dari berbagai pihak, termasuk awak media, aktivis, hingga kalangan legislatif sendiri.
Salah satu anggota DPRD Magetan yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengungkapkan bahwa dirinya, bersama komisi lain, sama sekali tidak mengetahui adanya agenda FGD tersebut. Bahkan, tidak ada koordinasi maupun undangan yang diterima sebelumnya.
“Kami benar-benar tidak tahu kalau ada acara FGD, Mas. Bahkan komisi lain juga sama. Kagetnya lagi, tiba-tiba muncul kegaduhan akibat pemberitaan soal acara itu,” ujar salah satu anggota DPRD, Kamis (27/03/25).
Sementara itu, Sofyan, yang terus menggali informasi lebih dalam, mencoba memastikan apakah benar ada ketidakharmonisan di internal DPRD Magetan atau hanya sekadar isu belaka.
Seorang wartawan yang enggan disebutkan namanya turut mengungkapkan bahwa pelaksanaan acara FGD di Madiun dilakukan atas permintaan Sekretariat DPRD.
“Mereka bilang sekalian refreshing dan ngabuburit di Madiun. Lagian kalau di luar kota, SPPD-nya kan bisa cair,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti suasana acara yang terasa kurang nyaman bagi para awak media yang hadir.
“Menjelang buka puasa, Ketua DPRD baru datang. Sambutan langsung dibuka, tetapi tiba-tiba beliau pamit dengan alasan urusan keluarga. Soal diskusi? Sepertinya tidak ada, karena yang hadir hanya Ketua DPRD dan Sekwan saja,” tambahnya.
Sorotan terhadap agenda kerja DPRD ini juga datang dari Bupati LIRA Magetan. Ia menyinggung adanya kejanggalan dalam undangan acara yang sempat dibagikan kepada sejumlah wartawan, namun kemudian ditarik kembali.
“Informasi yang saya terima, undangan itu sudah diberikan ke beberapa wartawan, tapi kok ditarik lagi? Ada yang kosong tanpa keterangan, ada yang berisi tapi tanpa nomor register,” ujarnya dengan nada heran.
Rudi Setyawan, seorang aktivis, turut menyayangkan keputusan DPRD Magetan yang justru menggelar acara di luar daerah.
“Lha, DPRD Magetan saja ngajari acara di luar kota, ya jangan salahkan kalau pasar dan pelaku UMKM kita sepi. Uang saku hadir Rp140 ribu tidak akan membuat kaya. Lebih baik perjuangkan kebangkitan UMKM, itu jauh lebih mulia,” cetusnya.
Di sisi lain, Sofyan menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal setiap kegiatan DPRD, baik di dalam maupun luar daerah, guna memastikan transparansi dan akuntabilitasnya.
“Kami tidak akan segan melaporkan jika terbukti ada manipulasi atau penyalahgunaan dalam kegiatan DPRD,” pungkasnya.(A.d)
