Kabaroposisi.net | Blora – Dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DINDAGKOP-UKM) Kabupaten Blora dilaporkan oleh seorang warga kepada Polres Blora, Polda Jawa Tengah. Pelapor, yang hanya dikenali dengan inisial AJ, menyatakan telah mengadukan tiga kasus sekaligus terkait indikasi penyimpangan oleh oknum di dinas tersebut.
“Betul, saya melaporkan DINDAGKOP-UKM Kabupaten Blora terkait dugaan tindak pidana korupsi. Saya sebagai masyarakat telah melaporkan tiga kasus sekaligus. Semoga langkah ini menjadi awal kemajuan Blora ke depan,” tegas AJ, Rabu (16/7/2025).
Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTLP/181/VII/2025/JATENG/RES BLORA, STTLP/182/VII/2025/JATENG/RES BLORA, dan STTLP/183/VII/2025/JATENG/RES BLORA. AJ menegaskan bahwa sebagai warga, dirinya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017.
“Jika kita bicara tentang Blora, kita harus terlibat. Jika ada dugaan korupsi oleh oknum, baik perorangan, kelompok, atau ASN yang merugikan daerah, kita wajib melaporkan. Ini amanat undang-undang untuk menciptakan daerah yang aman,” jelas AJ.
Dugaan Parkir Pasar Sidomakmur Jadi Sorotan
Salah satu contoh yang diungkap AJ adalah potensi kebocoran pendapatan di sektor parkir Pasar Sidomakmur Blora. Menurutnya, sebelum penerapan sistem E-Parkir, setoran parkir hanya Rp1,1 juta per hari, meski pengunjung kerap dipungut biaya berulang saat berpindah blok.
“Sekarang dengan E-Parkir, bayar sekali bisa keliling pasar, tapi pendapatannya justru rata-rata Rp 10 juta per hari. Kemana larinya selisih Rp8,9 juta per hari sebelumnya? Jika uang itu masuk ke PAD (Pendapatan Asli Daerah), bisa mensejahterakan warga Blora,” tandas AJ.
AJ berharap laporannya segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum (APH). “Dengan bukti yang ada, biar diproses dulu dugaannya. Nanti APH yang akan mengolah lebih lanjut,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Blora belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut. Masyarakat Blora menanti langkah tegas untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang disebut bisa menghambat pembangunan daerah. (GaS)
