Kabaroposisi.net | Blora – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto, memberikan apresiasi tinggi kepada Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) atas penyelenggaraan seminar bertema Sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas). Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dan kreatif dalam mendorong pembangunan serta kemandirian energi di Blora.
“Ini ide yang kreatif dari LCKI. Lembaga swadaya masyarakat dan media harus berkontribusi bersama untuk pembangunan Blora. Tema migas sangat sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Siswanto, Kamis (16/10/2025).
Ia menilai, seminar semacam ini penting untuk memperluas pemahaman publik terhadap industri migas yang selama ini lebih dikenal dari sisi pengeboran dan penjualan. Padahal, industri migas mencakup aspek teknis, hukum, hingga regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM, termasuk peran Koperasi, UMKM, dan BUMD Blora Patra Energi.
Politisi asal Cepu itu menegaskan pentingnya keselamatan kerja dan keseimbangan lingkungan dalam pengelolaan migas. “Segala aktivitas ekonomi harus untuk pembangunan manusia, bukan mencelakakannya,” tegasnya. Ia juga mendorong optimalisasi sumur tua agar bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi warga.
Siswanto mengungkapkan, sektor migas menjadi penopang utama kedua PDRB Kabupaten Blora setelah pertanian. Saat ini, sekitar 2.000 pekerja lokal bergantung pada kegiatan di sumur tua, yang secara tidak langsung membantu kesejahteraan ribuan keluarga. Ia mendesak agar verifikasi dan perizinan sumur rakyat segera diselesaikan agar produksi bisa berlangsung secara legal dan aman.
Sementara itu, Asisten II Sekda Blora, Dasiran, mewakili Bupati Blora Arief Rohman, menyampaikan bahwa implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola migas. Kebijakan ini, kata dia, sejalan dengan komitmen Pemkab Blora dalam menjaga keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi migas.
Menurut Dasiran, Blora memiliki potensi besar di sektor energi dan iklim investasi yang semakin produktif. Pemerintah daerah, katanya, membuka diri terhadap investasi dari BUMN, swasta nasional, hingga investor lokal dengan prinsip transparansi, kemitraan yang adil, dan keberpihakan kepada masyarakat. “Semoga forum ini melahirkan rekomendasi konkret untuk mewujudkan pengelolaan migas rakyat yang aman, produktif, dan berkeadilan,” tandasnya. (GaS)
